Infografis
"Alasannya memang kebanyakan kerena sudah hamil duluan, ya bisa dibilang 99 persen, termasuk banyak di Yogyakarta, saya awalnya kaget karena sebelum di Kota Yogyakarta saya tugas di beberapa kota lainnya dan yang minta dispensasi karena hamil duluan tidak sebanyak ini," kata Humas Pengadilan Agama Kota Yogyakarta Syamsiah.
Syamsiah menambahkan dari dispensasi nikah akibat kehamilan di luar nikah hampir seluruhnya merupakan siswi yang masih duduk di bangku sekolah tingkat SMP dan SMA.
Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DIY Baskoro Aji prihatin dengan angka kehamilan tidak direncanakan dan pernikahan usia anak yang cukup tinggi.
"Kalau mata pelajaran khusus kesehatan reproduksi memang belum ada tapi kan sudah masuk ke dalam mata pelajaran, kami juga sudah rutin memberikan pelatihan pada guru - guru terkait pendidikan kesehatan reproduksi ini biar bagaimana tersampaikan kepada siswa siswi dengan baik," kata Baskoro Aji.
Itu sebabnya, Gama berharap kesadaran kesehatan reproduksi selain jadi pelajaran di sekolah keluarga juga ditanamkan sedini mungkin di keluarga agar dapat menekan angka kehamilan tidak direncanakan.
"Selain di sekolah harusnya di keluarga juga ditanamkan sejak kecil, misalnya saat balita diajarkan mana anggota tubuh yang hanya boleh dipegang ibunya," kata Gama.
Gama menambahkan pernikahan dini sebetulnya bukan solusi, namun jika terpaksa hal itu bisa saja dilakukan dengan perjanjian.
"Dilematis memang kalau sudah KTD, tapi solusinya tidak selalu menikah, bisa saja memilih menjadi orang tua tunggal, atau jika menikah bisa di dalamnya dengan perjanjian, misal menikah tapi setelahnya tidak boleh berhubungan seksual dulu hingga usia dewasa, dan dari kasus yang PKBI tangani ada yang memilih solusi seperti itu," kata Gama.
Gama berharap segera ada mata pelajaran khusus kesehatan reproduksi serta penanganan serius terkait kehamilan di usia remaja serta pernikahan dini. (Wita Ayodhyaputri)
