Anggota Dewan Beri Catatan Putusan MK Soal Politik Dinasti

Arif Sodhiq Suara.Com
Sabtu, 11 Juli 2015 | 17:29 WIB
Anggota Dewan Beri Catatan Putusan MK Soal Politik Dinasti
Suasana persidangan di Mahkamah Konstitusi. [Antara/Andika Wahyu]
Follow Suara.com untuk mendapatkan informasi terkini. Klik WhatsApp Channel & Google News

Suara.com - Anggota DPR Fraksi Partai Hanura Miryam S Haryani memberikan catatan atas putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang kembali membuka peluang keluarga petahana mencalonkan diri sebagai kepala daerah.

"Putusan MK yang menggugurkan aturan mengenai pembatasan politik dinasti menjadi catatan tersendiri khususnya dalam hal membangun demokrasi yang sehat dan berkemajuan," ujar Miryam di Jakarta, Sabtu (11/7/2015).

Pernyataan Mantan anggota Pansus RUU Pilkada itu berkaitan putusan MK yang menyatakan Pasal 7 huruf r UU Pilkada tentang larangan keluarga petahana mencalonkan diri sebagai kepala daerah bertentangan dengan konstitusi.

"Kami di DPR dan di Pansus Pilkada waktu itu menyusun pasal ini dengan pertimbangan yang sangat mendalam dan menyeluruh, bahkan kami harus siap diteror oleh pihak-pihak tertentu yang menginginkan pasal ini dihapuskan," jelasnya.

Pada akhirnya, kata Miryam, pasal itu menjadi sebuah keputusan yang diambil melalui Pansus karena keinginan anggota dewan untuk membangun demokrasi yang jauh lebih substansial, serta menjadikan kontestasi dalam Pilkada lebih terbuka.

Miryam yang kini duduk di Komisi V DPR RI memandang, selama ini pilkada cenderung hanya menjadi ruang segelintir orang yang memiliki akses kuat dalam dunia politik, termasuk petahana dalam rangka melanggengkan kekuasaan yang dimilikinya.

"Padahal jika kami mau egois maka partai politik tidak akan mau mengambil risiko ini, namun demi kepentingan bangsa yang lebih besar akhirnya kami bersepakat untuk membatasi adanya dinasti," katanya.

Selain itu, larangan politik dinasti sama halnya dengan pegawai negeri sipil yang harus mengundurkan diri ketika mencalonkan diri dalam pilkada.

"Mimpi kami untuk membangun demokrasi yang lebih substansial dan berkualitas akhirnya harus dikubur dengan adanya putusan MK ini. Sudah tentu pihak yang sangat dirugikan dalam masalah ini adalah rakyat Indonesia, sebab mereka akan kembali kehilangan kesempatan dalam memunculkan alternatif pemimpin pilihan yang ideal dan sesuai harapan mereka dalam pilkada akibat adanya dinasti ini," kata Miryam. (Antara)

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

TERKINI