Infografis
Suara.com - Tiga hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, Sumatera Utara, resmi ditetapkan menjadi tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, Jumat (10/7/2015). Mereka diduga menerima suap dalam penanganan perkara di pengadilan.
"Dari hasil pemeriksaan dan barang bukti di TKP (tempat kejadian perkara), disimpulkan ada dugaan tindak pidana korupsi berkaitan dengan proses pengajuan PTUN," kata pelaksana tugas pimpinan KPK Johan Budi di gedung KPK, Jalan Rasuna Said, Jakarta Selatan.
Tiga hakim tersebut yaitu Ketua PTUN Medan Tripeni Irianto Putro, Amir Fauzi, dan Dermawan Ginting. Ketiganya sudah berada di KPK.
Selain membekuk tiga hakim, KPK juga mengamankan Panitera Sekretaris PTUN Medan Syamsir Yusfan dan pengacara dari kantor hukum OC Kaligis bernama M. Yagari Bhastara Guntur. Keduanya sekarang juga sudah ditetapkan menjadi tersangka.
Saat mengamankan kelimanya, penyidik KPK turut menyita 15 ribu dolar Amerika Serikat dan lima ribu dolar Singapura. Uang itu ditemukan ruangan Ketua PTUN Medan.
Johan mengatakan ketiga hakim dan panitera diduga menerima suap dari Gerry, pengacara yang sedang menangani perkara permohonan Kepala Biro Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Ahmad Fuad.
Ahmad Fuad sedang menggugat Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara terkait penyelidikan kasus Bantuan Sosial dan Bantuan Daerah Bawahan Sumatera Utara tahun anggaran 2012 dan 2013 ke PTUN. Perkara ini dipegang oleh Ketua PTUN Tripeni dan dua rekannya.
"PTUN dilakukan atas terbitnya sprinlidik (Surat Perintah Penyelidikan) berkaitan dengan pengujian kewenangan Kejati Sumut terkait kewenangan dugaan tindak pidana bansos di Sumut," kata Johan.
Dari hasil pemeriksaan, MYB diduga selaku penyuap dinilai melanggar Pasal 6 ayat 1 huruf a dan Pasal 5 ayat 1 huruf a atau b dan atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 54 ayat 1 dan Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.
TIP, AF, dan DG diduga sebagai penerima suap selaku majelis hakim disangka Pasal 12 huruf a atau huruf b atau huruf c atau Pasal 6 ayat 2 atau Pasal 5 ayat 2 atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 64 ayat 1 jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.
