MK Restui Politik Dinasti, KPK Ingatkan Kasus Ratu Atut

Heru menuturkan pada sidang-sidang sebelumnya, perwakilan pemerintah mengatakan pengaturan Pasal 7 huruf r bersifat sementara sampai pengawas pilkada dapat bertindak maksimal.

"Mahkamah berpandangan, tujuan sementara itu juga inkonstitusional karena menghalangi warga negara mencalonkan diri," kata dia.