Infografis
Suara.com - Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD DKI Jakarta Mohammad Sanusi meminta Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengoreksi diri setelah Badan Pemeriksa Keuangan memberikan predikat Wajar Dengan Pengecualian dalam laporan keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tahun anggaran 2014.
"Jadi jangan kemudian pada saat kita dapat penilaian dari aparatur negara kemudian malah disalahkan. Nggak boleh. Itu koreksi buat kita," ujar Sanusi di gedung DPRD DKI Jakarta, Kamis (7/9/2015).
Menurut Sanusi bila pemerintah daerah dinilai oleh lembaga resmi, seharusnya hal tersebut menjadi bahan untuk lebih baik, bukannya malah marah.
"Kapan kita mau besar kalau dikoreksi sama lembaga resmi aja malah berbalik melawan. Nggak boleh. Ini harusnya jadi cambukan buat kita ada yang salah memang," kata Sanusi.
Sanusi mengatakan lembaga BPK merupakan lembaga profesional.
"BPK itu berdiri sebelum DKI-nya ada juga, sebelum pak gubernur ada. Dia punya standarisasi dalam profesionalismenya. Jangan sekali sekali mendikreditkan sebuah organisasi. Apalagi lembaga negara," kata Sanusi.
Seperti diketahui, setelah diaudit oleh BPK, Ahok malah mempertanyakan standar audit laporan keuangan.
Ahok merasa lebih baik bermusuhan dengan KPK agar lembaga itu semakin kencang mengaudit serta memeriksa APBD DKI Jakarta.
"Saya pikir makin bagus musuhan sama BPK. Kenapa? Semakin kami bermusuhan, mereka akan semakin mengincar Bapak-Ibu, bukan saya," kata Ahok, Selasa (7/7/2015).
