Infografis
Suara.com - Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Artha Theresia menunda sidang tersangka bekas Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM Waryono Karno dalam kasus dugaan korupsi di Kementerian ESDM , Rabu (8/7/2015).
"Dalam perkara lain, akan tidak sebentar, dengan mempertimbangkan itu, majelis hakim memutuskan sidang kita atur ulang, dengan saksi yang lebih banyak," kata Artha.
Artha meminta tiga saksi yang sudah hadir hari ini, Trikusuma Lidya, Hermawan, dan Hardiono, untuk hadir lagi dalam persidangan yang dijadwal pada tanggal 27 Juli 2015.
"Untuk para saksi, hari ini majelis akan periksa perkara lain, dikhawatirkan itu akan lama dan dikhawatirkan waktu buka bapak ibu terganggu, sekaligus efisiensi Ramadan, maka hakim putuskan ditunda saja. Tapi majelis meminta saksi hadir lagi tanggal 27, minta tolong hadirlah tanggal 27 jam 09.00 pagi," ujarnya. "Dan, takut nggak sempat ketemu, selamat Idul Fitri."
Seperti diketahui, Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi mendakwa Waryono dengan tiga dakwaan.
Dakwaan pertama, Waryono memperkaya diri sendiri, orang lain, dan korporasi. Dia dinilai merugikan keuangan negara sebesar Rp11,1 miliar.
Atas perbuatannya, Waryono dikenakan Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP.
Pada dakwaan kedua, Waryono memberikan suap sebesar 140 ribu dolar AS kepada Sutan Bhatoegana sebagai Ketua Komisi VII DPR. Perbuatan Waryono diancam pidana dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a subsdair Pasal 13 Undang-Undang RI nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Pada dakwaan ketiga, Waryono menerima gratifikasi berupa uang sebesar 284.862 dolar AS dan 50 ribu dolar AS. Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 B Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
