Gagal Jalankan Nawa Cita, Jokowi Diminta Segera Rombak Menteri

Minggu, 05 Juli 2015 | 18:33 WIB
Gagal Jalankan Nawa Cita, Jokowi Diminta Segera Rombak Menteri
Peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Siti Zuhro [suara.com/Agung Sandy Lesmana]
Follow Suara.com untuk mendapatkan informasi terkini. Klik WhatsApp Channel & Google News

Suara.com - Peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Siti Zuhro berharap Presiden Joko Widodo secepatnya merombak susunan menteri di Kabinet Kerja. Menurutnya, sebagian menteri tidak menjalankan sembilan program Nawa Cita yang pernah digaungkan Presiden Joko Widodo sewaktu masih kampanye di Pemilihan Presiden 2014.

"Kalau kita cinta Indonesia, kita harus katakan bahwa pak Jokowi harus memperbaiki kabinetnya. Karena itu pak Jokowi harus melakukan reshuffle, jangan memaksakan kabinet kerja selama lima tahun ke depan," kata Siti Zuhro dalam diskusi di Tebet, Jakarta Selatan, Minggu (5/7/2015).

Awalnya, Siti Zuhro sangat apresiatif terhadap program Nawa Cita. Tapi, sekarang ia mulai kecewa karena Nawa Cita tak juga direalisasikan oleh Jokowi melalui menteri-menteri.

"Tadinya saya sangat positif revolusi mental yang digadang pak Jokowi dan semangat Nawa Cita. Saya sampaikan LIPI harus merespon Nawa Cita, tapi setelah itu, kemana Nawa Cita ini?" katanya.

Siti Zuhro mengingatkan PDI Perjuangan sebagai partai pendukung pemerintah membantu merealisasikan janji Jokowi.

"Kok tidak digaungkan lagi. Ini saatnya partai pendukung utama yakni PDIP. Hjarus semangat, mengingatkan kembali pak jokowi pada janjinya," kata dia.

Berikut inti dari sembilan program Nawa Cita yang dirangkum dari situs www.kpu.go.id:

1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara, melalui politik luar negeri bebas aktif, keamanan nasional yang terpercaya dan pembangunan pertahanan negara Tri Matra terpadu yang dilandasi kepentingan nasional dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim.

2. Membuat pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya, dengan memberikan prioritas pada upaya memulihkan kepercayaan publik pada institusi-institusi demokrasi dengan melanjutkan konsolidasi demokrasi melalui reformasi sistem kepartaian, pemilu, dan lembaga perwakilan.

3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.

4. Menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.

5.Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia melalui peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan dengan program "Indonesia Pintar"; serta peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan program "Indonesia Kerja" dan "Indonesia Sejahtera" dengan mendorong land reform dan program kepemilikan tanah seluas 9 hektar, program rumah kampung deret atau rumah susun murah yang disubsidi serta jaminan sosial untuk rakyat di tahun 2019.

6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya.

7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik.

8. Melakukan revolusi karakter bangsa melalui kebijakan penataan kembali kurikulum pendidikan nasional dengan mengedepankan aspek pendidikan kewarganegaraan, yang menempatkan secara proporsional aspek pendidikan, seperti pengajaran sejarah pembentukan bangsa, nilai-nilai patriotisme dan cinta Tanah Air, semangat bela negara dan budi pekerti di dalam kurikulum pendidikan Indonesia.

9. Memperteguh kebhinnekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia melalui kebijakan memperkuat pendidikan kebhinnekaan dan menciptakan ruang-ruang dialog antarwarga.

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

TERKINI