Infografis
Suara.com - Mulai 1 Juli 2015 kemarin BPJS Ketenagakerjaan resmi beroperasi. Namun ada aturan baru yang mengubah syarat masa kepesertaan BPJS untuk pencarian dana Jaminan Hari Tua (JHT), dari 5 tahun 1 bulan menjadi minimal 10 tahun.
Aturan itu menjadi banyak diprotes lantaran terlalu lama. Bahkan banyak peserta BPJS Ketenagakerjaan yang tidak bisa mencairkan uangnya lantaran tak sesuai syarat itu.
Menteri Tenaga Kerja Hanif Dakhiri menanggapi protes itu. Dia ingin memperjelas duduk perkara JHT.
Berikut pernyataan Menteri Hanif dalam keterangan tertulisnya:
JHT (jaminan hari tua) itu fungsinya perlindungan untuk pekerja saat mereka tidak lagi produktif, baik karena cacat tetap, meninggal dunia maupun memasuki usia tua. Dana JHT itu (secara konsep kebijakan) nanti diterimakan kepada para peserta secara gelondongan pada saat mereka tidak lagi produktif itu. Sehingga masa tua peserta terlindungi dengan skema perlindungan JHT itu.
Dalam ketentuan UU No. 40/2004 tentang SJSN (Pasal 37 ayat 3) ditegaskan bahwa pembayaran manfaat JHT dapat diberikan sebagian sampai batas tertentu setelah kepesertaan mencapai minimal 10 tahun. Pengaturan lebih lanjut tertuang dalam PP JHT yang baru hanya menjabarkan kata "sebagian" yaitu dana bisa diambil 30 persen untuk uang perumahan dan 10 persen untuk lainnya.
Selebihnya bisa diambil pada saat peserta tidak lagi produktif, sebagaimana penjelasan di atas. PP JHT tentu saja tidak mungkin menabrak UU SJSN itu.
Jika pekerja di-PHK maka dapat pesangon, dan apabila yang bersangkutan dapat bekerja kembali, maka kepesertaan JHT dapat berlanjut. Jika pekerja meninggal sebelum usia 55 tahun maka ahli waris berhak atas manfaat JHT. Itu ketentuan UU SJSN.
Bagaimana aturan sebelumnya? Aturan sebelumnya tertuang dalam UU No.3 Tahun 1992 tentang Jamsostek yang lebih lanjut dijabarkan dalam PP 1/2009 bahwa manfaat JHT dapat dicairkan setelah usia mencapai 55 tahun atau meninggal dunia atau pekerja di-PHK. Dengan ketentuan masa kepesertaannya 5 tahun dan waktu tunggu 1 bulan. Jadi kalau ada peserta yang sudah mengiur 5 tahun dan yang bersangkutan di-PHK, maka yang bersangkutan bisa mencairkan dana JHT itu setelah ada masa tunggu satu bulan.
Contoh: Jika pekerja di PHK masa kerja baru 3 tahun maka pencairanya menunggu sampai 5 thn. Jika pekerja tersebut mendapat pekerjaan lagi maka kepesertaanya berlanjut meskipun di perusahaan lain.
