Infografis
Suara.com - Pelaksana Tugas Ketua KPK, Taufiequrrahman Ruki menyerahkan rekomendasi pemberhentian sementara Hakim Sarpin Rizaldi kepada Mahkamah Agung. Sebab keinginan Sarpin diskorsing baru rekomendasi.
Sebelumnya Komisi Yudisial(KY) menyepakati merekomendasikan sanksi berupa skorsing non-palu atau tidak boleh memimpin sidang selama enam bulan kepada Hakim praperadilan yang menyidangkan permohonan praperadilan yang diajukan Komjen Budi Gunawan itu.
"Kita serahkan ke Mahkamah Agung. Karena kan baru rekomendasi. Itu kan rekomendasin Komisi Yudisial kepada MA. Kita serahkan kepada MA lah, ya," kata Ruki saat dikonfirmasi, Jumat(3/7/2015).
Sebelumnya, rekomendasi skorsing Sarpin diputusakan dalam sidang pleno KY. Hakim Sarpin dilaporkan Koalisi Masyarakat Sipil pada 17 Februari 2015 karena menduga putusan praperadilan yang memenangkan gugatan Komisaris Jenderal Pol Budi Gunawan telah melenceng dari aturan.
Sarpin memang diketahui mendapat pembelaan secara cuma-cuma dari Hotma Sitompoel. Hotma yang mendapat kuasa dari Sarpin itu juga pernah melaporkan dua Komisioner KY, Suparman Marzuki dan Taufiqurrohman Syahuri dan mantan hakim agung, Komariah Sapardjaja ke Badan Reserse Kriminal Mabes Polri atas tuduhan pencemaran nama baik.
Sarpin Rizaldi dalam praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada 16 Februari 2015 menyatakan bahwa Komjen Pol Budi Gunawan tidak sah sebagai tersangka dalam dugaan tindak pidana korupsi terkait transaksi-transaksi mencurigakan.
Alasannya, Budi Gunawan bukan subjek hukum sebab ia bukan penyelenggara negara dan penegak hukum sebab hanya menjabat sebagai Kepala Biro Pembinaan Karir Deputi Sumber Daya Manusia di Mabes Polri ketika kasus itu berlangsung yaitu 2003-2006.
KPK sudah melimpahkan kasus Budi Gunawan ke Kejaksaan Agung sejak 2 Maret 2015, dan selanjutnya dilimpahkan ke Baresrkim Polri sejak 2 April 2015.
