Suara.com - Direktur Eksekutif Matriks Indonesia, Agus Sudibyo, menilai pernyataan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengenai adanya menteri yang menghina Presiden Joko Widodo (Jokowi), merupakan blunder dalam konteks komunikasi politik Kabinet Kerja.
"Pernyataan itu menunjukkan betapa akutnya derajat konflik, persaingan, atau ketidakcocokan dalam Kabinet Kerja pimpinan Presiden Jokowi," kata Agus di Jakarta, pada Selasa (30/06/2015).
Agus juga mengatakan, jika proses komunikasi politik ini tidak berjalan dengan baik, yang terjadi kemudian justru upaya menjatuhkan di depan publik.
"Apa pun motifnya, sungguh tidak etis seorang menteri berupaya membeberkan keburukan menteri yang lain di depan publik," ujarnya.
Agus juga menegaskan bahwa terlepas dari benar-tidaknya fakta yang disampaikan, pernyataan Tjahjo justru menimbulkan kesan yang buruk tentang pemerintahan Jokowi.
Menurutnya pula, pemerintahan jadi tidak solid dan tersandera oleh konflik internal dan persaingan antar-partai politik pendukungnya. Beberapa menteri, menurut Agus, justru sibuk menciptakan kontroversi publik yang menambah beban komunikasi politik Presiden, serta menimbulkan citra tidak bagus bagi kinerja pemerintahan secara keseluruhan.
"Hal ini bisa dilihat dalam kasus tertentu, seorang menteri menunjukkan dirinya adalah juru bicara partai politik pengusungnya, dan bukan juru bicara Presiden," ujar mantan anggota Dewan Pers tersebut.
Lebih jauh, Agus menyarankan kepada para menteri agar dapat menjadi mitra kerja yang baik bagi Presiden, agar dapat meringankan beban komunikasi politik sang Kepala Pemerintahan.
"Para menteri seharusnya dapat menjadi juru bicara yang baik dan bijak untuk Presiden. Mereka harusnya mampu meringankan beban komunikasi politik Presiden, sebagai perwujudan visi-misi Nawacita," tandas Agus.
Pengamat: Pernyataan Mendagri adalah "Blunder" Komunikasi Politik
Selasa, 30 Juni 2015 | 13:30 WIB
Follow Suara.com untuk mendapatkan informasi terkini. Klik WhatsApp Channel & Google News
BERITA TERKAIT
Pemindahan ke IKN Tinggal Tunggu Keppres Prabowo, Pemerintah: Ibu Kota Negara Masih di Jakarta
18 November 2024 | 14:22 WIB WIBREKOMENDASI
TERKINI