Infografis
Suara.com - Penolakan mantan Gubernur DKI Jakarta menjadi Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) terus berlanjut. Kali ini penolakan itu sampaikan sejumlah aktivis dari Pemuda Untuk Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI).
Mereka menggelar aksi damai di kawasan car free day di Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta Pusat, Minggu (28/6/2015) pagi. Merea membentangkan spanduk bertuliskan #TolakSutiyoso Jadi Kepala BIN.
Koordinator aksi, Mulyadi Yasin menilai Sitiyoso masih mempunyai catatan hitam dimasa lalu dalam kasus pelanggaran hak asasi manusia pada 27 Juli 1996.
“Ya kami di sini menyuarakan suara rakyat. Kalau kami menolak Pak Sutiyoso menjadi kepala BIN. Karena kita tahu Sutiyoso memiliki catatan hitam dimasa lalu. Waktu itu pada 27 Juli Sutiyoso menjadi Pangdam Jaya, saat itu ada penyerangan di kantor DPP PDI. Selain itu saat ini dia masih menjadi ketua partai,” kata Mulyadi.
Mulyadi kecewa Presiden Joko Widodo mengingkari janjinya untuk tidak membagi-bagikan kursi di kabinnetnya. “Kecewa juga mba, soalnya dulu dia (Jokowi) janji enggak akan bagi-bagi kursi atau apalah itu, tapi nyatanya sekarang dia bagi-bagi kursi. Sutiyoso belum layak karena masih banyak catatan hitam dimasa lalu,” ungkapnya.
Sebelumnya, PDI Perjuangan mendukung keputusan Presiden Jokowi atas penunjukan Sutiyoso sebagai Kepala BIN. Meskipun yang bersangkutan disebut-sebut terlibat dalam peristiwa 27 Juli 1996 atau Kudatuli.
"Sebagaimana partai pemerintah tentu saja kami berikan dukungan (penunjukan Sutiyoso), sama sebagaimana presiden menunjuk Panglima TNI, Kapolri, kita menghormati keputusan presiden," kata Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto saat bertandang ke kediaman Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri, di Jakarta, Kamis malam (25/6/2015).
Berkaitan dugaan keterlibatan Sutiyoso dalam peristiwa kelam Kudatuli yang berdampak langsung pada PDI Perjuangan, Hasto mengatakan, pihaknya meyakini pria yang akrab disapa Bang Yos itu akan memberikan klarifikasinya.
Hasto menyampaikan, partai banteng akan menggunakan forum uji kepatutan dan kelayakan Sutiyoso untuk mengonfirmasi mengenai hal itu.
"Kami akan menggunakan momentum pembahasan dalam meningkatkan profesionalitas alat negara. Saya pikir pak Sutiyoso akan memberikan penjelasan dan klarifikasi, karena PDI P sebagai partai yang memiliki sejarah terkait peristiwa 27 Juli kami akan meminta penjelasan," kata dia.
