Infografis
Suara.com - Tak selamanya niat baik mendapat sambutan baik pula, hal itu dirasakan benar Pemerintah Kota Solo dalam upaya melestarikan kesenian wayang orang. Seperti niat mengangkat para pemain wayang orang menjadi pegawai negeri sipil ternyata tak direstui Kementerian Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
Wali Kota Solo F. X. Hadi Rudyatmo mengatakan niatan mengangkat pemain wayang orang menjadi PNS bukan tanpa tujuan. Tujuan utamanya ialah untuk memastikan proses regenerasi pemain, mengingat saat ini banyak siswa di bidang seni tari, karawitan, seni rupa, dan topeng yang akhirnya memilih pekerjaan non seniman karena tidak ada jaminan masa tua.
“Kita sudah mengajukan ke Kementerian Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi agar beri formasi untuk rekrutmen CPNS Aparatur Sipil Negara di bidang kesenian dan kebudayaan. Tapi ternyata tidak disetujui, karena bukan prioritas. Padahal, keberadaan mereka ini masuk dalam kategori langka. Karena tidak semua orang bisa bermain wayang orang,” tuturnya.
Lelaki yang akrab disapa Rudy tersebut mengaku tidak habis pikir dengan penolakan pemerintah pusat. Sebab, kalaupun bagi daerah lain keberadaan PNS pemain wayang orang dianggap bukan prioritas sehingga tidak perlu diperhatikan, beda perkara dengan Kota Solo yang memiliki visi dan misi salah satunya sebagai kota budaya.
Untuk mewujudkan visi dan misi sebagai kota budaya salah satu tumpuannya ialah melestarikan kesenian daerah dan wisata sehingga, rekrutmen CPNS bidang kesenian dan kebudayaan menjadi hal yang harus diprioritaskan. Apalagi, rekrutmen terakhir dilakukan pada 2007 lalu dan saat ini jumlah pemain wayang orang khususnya di Gedung Wayang Orang Sriwedari semakin berkurang karena sudah banyak PNS yang memasuki masa pensiun.
"Hal ini harusnya dipikirkan oleh negara dengan program Nawacita-nya, dimana garis besarnya adalah kehadiran negara ditengah-tengah masyarakat," katanya.
Rudy memaparkan saat ini dari jumlah ideal pemain sebanyak 85 orang, tinggal 65 orang yang tersisa. Dari jumlah itu yang berstatus PNS hanya 33 orang, sedangkan sisanya merupakan pegawai berstatus kontrak dengan gaji UMR yang tentunya tak sebanding dengan pekerjaan yang harus mereka lakoni.
“Kontrak diperpanjang tiap tahun, gaji hanya UMR harus main tiap malam, tidak dapat pensiun di masa tuanya, padahal tidak semua orang bisa melakukan pekerjaan yang mereka lakoni,” ujar Rudy.
Disinggung langkah apa yang akan diambilnya, Rudy menegaskan tidak akan mundur untuk memperjuangkan nasib para pemain wayang orang tersebut. Ia pun akan terus memperjuangkannya ke Kementerian Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Presiden Joko Widodo.
“Ini harus diperhatikan. Jika nanti seniman sampai punah, maka apa yang menjadi cita cita bung karno yakni Indonesia sebagai Tamansarinya dunia tidak akan tercapai," katanya.
Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Solo, Eny Tyasni Suzana, menambahkan pemain wayang orang bukan seniman biasa yang mudah dicari. Sebab, katanya, seorang pemain wayang orang tidak hanya bisa menari, namun juga harus bisa berakting, mahir berbahasa Jawa, memiliki kemampuan olah suara, karawitan, sastra dan juga nembang.
"Memang sangat tidak layak jika mereka hanya memperoleh upah minimum," kata Eny.
Eny mengatakan sampai saat ini Solo merupakan satu-satunya kota yang masih mementaskan kesenian wayang orang tiap malam.
“Karena itu mereka (pemain) harus terus pentas meski tidak ada penonton yang datang untuk memenuhi komitmen sebagai kota budaya," katanya. (Wijayanti Putri)
