Infografis
Suara.com - Panglima TNI Jenderal Moeldoko sudah mengirim surat kepada Menteri Kordinator Politik Hukum dan Keamanan Tedjo Edy Purdjiatno mengenai pesawat militer Malaysia yang beberapa kali melanggar wilayah perbatasan Indonesia, tepatnya Kalimantan, Blok Ambalat. Surat ini akan diteruskan ke Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi untuk melayangkan nota protes ke Malaysia.
"Sudah kita buat laporan kepada Menko Polhukam dan nanti dilanjutkan ke Menlu. On progress prosesnya," ujar Moeldoko di DPR, Senin (22/6/2015).
Moeldoko mengatakan selain berbicara langsung dengan panglima militer Malaysia, nota protes pemerintah Indonesia sudah cukup untuk menyudahi persoalan masuknya alutsista Malaysia ke wilayah teritorial Indonesia.
"Sebenarnya sudah cukup (nota protes). Tetapi kami tingkatkan koordinasi lagi dengan pihak Malaysia. Nanti saya bisa bicara lagi dengan Panglima Diraja Malaysia untuk bisa saling memahami posisi masing-masing," kata Moeldoko.
Sebelumnya, TNI AU menaruh perhatian serius terhadap ulah militer Malaysia di perbatasan dengan Kalimantan, Blok Ambalat. Hingga pertengahan ini, sudah sembilan kali pesawat perang milik militer Malaysia diduga melanggar, masuk wilayah udara Indonesia tanpa izin.
Atas hal itu, Komandan Lanud Tarakan Letkol Penerbang Tiopan Hutapea, TNI AU telah mengerahkan dua pesawat tempur F-16 Fighting Falcon dan dua pesawat Sukhoi untuk memantau kawasan Ambalat.
Wilayah Ambalat ini kerap menjadi biang keributan Indonesia dan Malaysia mulai dekade 1960-an. Apalagi sejak 1979 Malaysia membuat peta tapal batas kontinental dan maritim baru dengan memasukkan Blok Ambalat ke dalam wilayahnya sehingga memicu protes RI.
Perseteruan kedua negara memuncak pada 2002 ketika Mahkamah Internasional memenangkan Malaysia atas sengketa kepemilikan Pulau Sipadan dan Ligitan yang berada di perairan Ambalat.
