Infografis
Suara.com - Indonesia Corruption Watch (ICW) meminta Panitia Seleksi (Pansel) Calon Pimpinan KPK tidak memberikan keistimewaan terhadap pendaftar dari TNI dan Polri.
Hal itu, menurut Koordinator Divisi Hukum Emerson Yuntho agar tidak menimbulkan kesan negatif dalam tahap seleksi Capim KPK.
"Menurut kita sah sah saja, siapa pun bisa mendaftar sepanjang memenuhi syarat. Hanya yang kita titikberatkan pada pansel, jangan memberikan keistimewaan buat mereka yang berasal dari TNI dan Polri. Maupun institusi yang lain," kata Emerson di kantor ICW, Jakarta Selatan, Minggu (21/6/2015).
Tim Pansel KPK, kata Emerson, harus bisa profesional tanpa ada intervensi dari pihak mana pun.
"Kalau memang syaratnya tidak terpenuhi, ya pangkas saja," katanya.
Namun, Eson sapaan akbrab Emerson menyesali jika Tim Pansel KPK tidak terbuka terkait nama-nama yang telah mendaftarkan diri sebagai pimpinan KPK. Seharusnya, kata dia, nama-nama pendaftar bisa dipublikasikan agar masyarakat bisa memberikan masukan.
"Kalau sekarang menurut saya sih belum yah, itu juga yang kita sesalkan dari pansel dia tidak terbuka tuh. Itu idelanya yang memang harus dibuka paling tidak publik bisa memberikan peringatan. Tapi mungkin barangkali Pansel punya pandangan lain," katanya.
