Infografis
Suara.com - Polemik Program Pembangunan Daerah Pemilihan (P2DP) atau dikenal sebagai dana aspirasi DPR tengah menjadi sorotan masyarakat Indonesia. Bagaimana tidak, dana yang diusulkan teramat besar, yakni Rp20 miliar untuk setiap anggota dewan.
Topik tersebut diangkat dalam diskusi bertajuk "Dana Amunisi DPR" yang diselenggarakan di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, hari Sabtu (20/6/2015). Diskusi mempertemukan dua kubu DPR. Satu kubu mendukung adanya dana aspirasi sebesar Rp20 miliar, sementara kubu lainnya tidak.
Anggota Komisi XI DPR RI fraksi Partai Golkar Muhammad Misbakhun menegaskan, dirinya tidak mempersoalkan adanya anggota dewan yang tidak setuju dengan adanya dana aspirasi.
"Kalau ada yang menolak dana aspirasi silakan, misal Nasdem mau menolak ya silahkan," ujar Misbakhun ketika diskusi, Jakarta Pusat, Sabtu (20/6/2015).
Ia meyakini, fraksi di DPR yang menolak usulan dana aspirasi akan merasakan dampaknya pada pemilihan umum tahun 2019 mendatang. Misbakhun bahkan berani memastikan, partai yang tidak sejalan dengan usulan dana P2DP akan menurun suaranya.
"Lihat saja nanti di pemilu 2019, siapa yang suaranya tergerus. Dan siapa yang tidak lagi dapat kepercayaan rakyat," kata dia.
Mendengar komentar dari Misbakhun, membuat anggota DPR RI dari Fraksi Nasdem Jhonny G Plate naik pitam, ia bahkan tak khawatir dengan perkataan politisi Partai Golkar yang mengatkan suara Nasdem akan tergerus pada pemilu 2019.
"Sialhkan saja dilihat, Nasdem kan masih ada di DPR," jelasnya.
Jhonny mengharapkan, rekan-rekannya yang berada di DPR untuk tidak melanjutkan usulan yang dinilai akan sia-sia. Ia juga meminta kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) untuk bisa menolak wacana tersebut.
"Ini mubazir gak perlu diteruskan, (usulan dana aspirasi), akan ada satu bahaya itu di APBN 2016," kata Jhonny.
Sebagai informasi, usulan dana aspirasi merupakan inisiatif anggota DPR RI. Sejauh ini, Fraksi Nasdem dan Hanura menolak rencana tersebut.
