Infografis
Suara.com - Judicial review terhadap Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditolak oleh Mahkamah Konstitusi, Kamis (18/6/2015). Judicial review diajukan sejumlah mahasiswa dan alumni Fakultas Hukum UI, Rangga Sujud Widigda, Damian Agata Yuvens, Varida Megawati Simarmata, Anbar Jayadi, dan Luthfi Sahputra.
Mereka menilai pasal tersebut diskriminasi terhadap pasangan beda agama yang hendak menikah. Pasal tersebut membikin orang yang ingin menikah beda agama, salah satunya harus mengorbankan agama agar mendapat status hukum yang sah.
"Hakim Konstitusi Prof. Maria Farida memberikan pendapat yang berbeda mengenai putusan JR UU Perkawinan. Tapi tetep aja......ditolak," tulis Rangga di akun Twitter-nya.
Rangga mengatakan sejak awal dia sudah memiliki firasat Mahkamah Konstitusi akan menolak judicial review.
"Tapi ya sudahlah. Hakim udah memutuskan, dan ga ada yang bisa gw (saya) lakukan terhadap itu. JR (judicial review) UU Perkawinan resmi selesai," tulis Rangga.
Kendati menolak, kata Rangga, setidaknya mahkamah mengakui bahwa ada masalah dalam UU Perkawinan yang mengharuskan adanya pengkajian ulang.
"Jadi jalan untuk memperjuangkan kepastian hukum dan persatuan di dalam pluralitas, sesuatu yang gw yakini, masih belum tertutup," tulis dia. "Ketika UU Perkawinan dikaji ulang, pihak yang bisa ikut akan makin banyak. Dari situ masalah ini akan bener2 jadi sebuah perjuangan bersama."
