Infografis
Suara.com - Menteri Sosial Khofifah Indar Parawangsa menyebutkan ibu angkat Angeline, Margaret, terancam hukuman maksimal 5 tahun penjara dan membayar denda Rp100 juta. Itu lantaran Margaret mengadopsi Angeline sejak bayi dengan proses yang tidak resmi.
Khofifah menyebutkan ancaman hukuman itu berdasarkan pasal 79 Undang-Undang Perlindungan Anak. Ia menegaskan, dalam kasus Angeline, prosedur adopsi atau pengangkatan anak yang dilakukan oleh orangtua angkatnya yakni WNA-WNI dinyatakan tidak sah atau ilegal.
"Dalam kasus Angeline, orang tua angkatnya tidak mengikuti prosedur itu (adopsi secara sah) maka bisa dikenakan pasal 79 dari UU Perlindungan Anak. Tapi itu semua diserahkan kepada polisi," kata Khofifah Indar Parawangsa usai menghadiri Konferensi Wilayah Muslimat NU Jawa Barat, di Kota Bandung, Sabtu (13/6/2015) malam.
Menurut dia, prosedur pengangkatan calon anak asuh atau adopsi di Indonesia telah dirancang sedemikian rupa agar bisa melindungi calon anak angkat atau yang diadopsi.
"Anak yang boleh diadopsi adalah anak terlantar atau diterlantarkan atau anak yang memerlukan perlindungan khusus. Kemudian calon orangtua yang mengangkat harus sudah menikah minimal 5 tahun, dan tidak boleh keluarga pasangan sejenis," katanya.
"Kalau single parent, harus ada surat keterangan ke Mensos, dan padi posisi seperti ini maka antara orangtua angkat dan si anak angkat harus seagama," lanjut Mensos.
Saat ingin melakukan adopsi anak ada hal penting yang harus jadi pertimbangan. Yaitu proses adopsi tersebut harus berdasarkan kebutuhan perlindungan anak. Bukan kebutuhan orangtua.
Berikut adalah prosedur resmi jika warga ingin melakukan adopsi di Indonesia yang ditutukan oleh Menteri Sosial Khofifah Indar Parawangsa:
1. Pengangkatan anak atau adopsi bisa dilakukan oleh orang tua yang berasal dari Warga Negara Indonesia dengan Warga Negara Indonesia (WNI-WNI), WNI-WNA, WNA-WNI atau single parent.
2. Jika calon orang tua angkat berasal merupakan WNI-WNI maka surat permohonan pengangkatan anak itu harus disampaikan ke Dinas Sosial di tingkat provinsi.
