Infografis
Suara.com - Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) Surabaya menilai pencalonan tunggal Sutiyoso sebagai Kepala Badan Intelijen Nasional (BIN) telah melukai perasaan kader dan simpatisan PDI Perjuangan, terutama para korban dan keluarga korban peristiwa 27 Juli 1996 (Kudatuli).
Koordinator Kontras Surabaya, Fatkhul Khoir mengatakan, mestinya Presiden Joko Widodo (Jokowi) mempertimbangkan suara korban Kudatuli sebelum memilih Sutiyoso. Terlebih Jokowi adalah kader PDI Perjuangan.
Pemilihan Sutiyoso juga dinilai telah melukai nawacita yang disampaikan Jokowi dalam kampanye Pilpres 2014, terutama soal penegakan Hak Asasi Manusia (HAM).
"Pencalonan Sutiyoso sebagai Kepala BIN, jelas berbanding terbalik dengan penegakan HAM yang didengungkan Jokowi. Semestinya Jokowi harus mengusut tuntas kasus Kudatuli yang diduga melibatkan Sutiyoso,"ujar Fatkhul Khoir, Jumat (12/6/3015).
Terkait dengan adanya orang-orang di lingkaran Jokowi yang terlibat dalam pelanggaran HAM, Fatkhul Khoir, meminta kepada Jokowi agar membersihkan mereka. Tujuannya, agar penegakan HAM bisa berjalan maksimal.
Seperti diberitakan, saat peristiwa kasus Kudatuli berlangsung, Sutiyoso menjabat sebagai Pangdam Jaya.
Banyak media menulis kalau peristiwa berdarah itu, yakni dari kelompok penyerang markas PDI diidentifikasi melibatkan ratusan orang berambut cepak mirip anggota TNI. (Yovie Wicaksono)
