Infografis
Suara.com - Anggota Komisi I DPR dari Fraksi PDI Perjuangan TB Hasanuddin mengingatkan kepada calon Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Sutiyoso agar tidak menggunakan cara-cara TNI yang diduga terlibat dalam peristiwa penyerangan Kantor DPP PDI pada 27 Juli 1996.
Hal itu disampaikan Hasanuddin saat dihubungi wartawan menjelang uji kelayakan dan kepatutan Sutiyoso sebagai kepala BIN, Jumat (12/6/2015).
TB Hasanuddin mengatakan, bahwa BIN saat ini sudah berbeda dengan dahulu, dimana saat ini lembaga tersebut bukan lagi eksekutor, melainkan penghubung informasi ke aparat kemanan.
Karenanya dalam fit and proper test nanti dirinya akan menanyakan kepada Sutiyoso, terkait sistem terbaru yang akan dibangun oleh Ketua Umum Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) setelah menjabat sebagai Kepala BIN.
"Sistem mekanisme intelijen yang akan diterapkan. Karena kan sistemnya berbeda dengan yang dulu, sudah bukan lagi eksekutor,"kata TB saat dihubungi, Jumat (12/6/2015).
Dia juga menyarankan agar Sutiyoso meninggalkan nafsu eksekutornya saat masih aktif menjadi prajurtit TNI, termasuk saat dia masih menjadi Pangdam Jaya waktu penyerangan kantor PDI terkjadi 19 tahun lalu.
"Intinya saya akan mengingatkan agar sistem-sistem seperti yang dilakukan pada saat Kudatuli itu tidak digunakan lagi. Kudatuli itu sudah ditinggalkan," katanya.
Sebelumnya, Jokowi mengungkapkan bahwa dirinya telah mempertimbangkan rekam jejak dan kompetensi sebelum menunjuk Sutiyoso sebagai Kepala BIN.
Jokowi menjelaskan, bahwa dirinya mengajukan Sutiyoso karena berdasarkan rekam jejaknya di dunia intelejen dan militer. Sutiyoso dinilai berpengalaman dan memiliki kompetensi yang cukup dalam memimpin badan intelijen itu.
