Infografis
Suara.com - Menteri Kordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Tedjo Edy Purdijatno mengaku tidak dilibatkan dalam penunjukan Ketua Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) Sutiyoso menjadi Kepala Badan Intelejen Negara (KaBIN) oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).
"Dari awal Pak Presiden tak pernah membicarakan masalah pergantian Kepala BIN. Sampai sekarang belum ada. Jadi saya tidak tahu. Juga belum pernah membicarakan soal Kabin. Ya sekarang muncul ini mungkin ada pertimbangan lain dari beliau (presiden). Saya juga baru dengar," kata Tedjo usai rapat di DPR, Jakarta, Rabu (10/6/2016).
Menurutnya, Sutiyoso harus mengikuti aturan berkaitan dengan rangkap jabatan Kepala BIN
"Ya nanti kita lihat. Apakah harus lepas. Kalau memang aturannya dilepas ya harus lepas. Kalau harus aturannya kita lihat. Iya nanti aturannya kita lihat. Kalau memang harus lepas ya lepas. Kita lihat aturan. Nah kalau bersedia lepas, ya lepas aja. Nggak ada masalah," ujar Tedjo.
Tedjo mengungkapkan, sosok Sutiyoso cocok menjadi Kepala BIN.
"Ya kita jangan melihat dari sisi umur. Kadang orang sepuh tapi pengalamannya lebih baik. Muda tapi belum tentu juga. Kita lihat kapabilitas orang. Kalau beliau punya kemampuan itu ya nggak ada masalah," ucapnya.
Soal Sutiyoso yang pernah punya cerita kelam dengan PDI Perjuangan, Tedjo mengatakan hal itu tidak masalah. Sebab kini Sutiyoso sudah ditunjuk Presiden Jokowi.
Sutiyoso memiliki cerita kelam dengan PDI Perjuangan atas peristiwa 'Kudatuli 1996' atau penyerangan Kantor PDI Perjuangan, di Jalan Diponegoro, Jakarta. Saat itu, Sutiyoso menjadi Panglima Kodam Jaya.
"Ya belum tentu juga buktinya beliau sudah bergabung dengan PDI. Tak ada masalah. Sudah dimaafkan istilahnya begitu," kata dia.
