Infografis
Suara.com - Anggota Komisi I DPR dari Fraksi PDI Perjuangan Tubagus Hasanuddin mengkritisi penunjukan Letnan Jenderal (Purn) Sutiyoso menjadi calon Kepala Badan Intelijen oleh Presiden Joko Widodo.
Selain usia yang sudah tua, kata Hasanuddin, Ketua Ketua Umum Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia itu juga punya catatan kelam dengan PDI Perjuangan.
Menurut Hasanuddin saat terjadi peristiwa Kudatuli 1996 atau penyerangan ke kantor DPP PDI Perjuangan di Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, Sutiyoso menjabat sebagai Panglima Kodam Jaya dan pemegang komando saat itu.
"Setahu saya, beliau yang nyerbu Kantor PDI Perjuangan," kata Hasanuddin, Rabu (10/6/2015).
Alasan lain Hasanuddin meragukan kemampuan Sutiyoso memimpin BIN ialah karena wawasan tentang dunia intelijen yang dimiliki Sutiyoso dinilai sudah lawas dan kurang tepat digunakan masa kini.
"Skill intelijennya itu zaman dulu, identifikasi, penyelidikan, penangkapan, kalau sekarang kan sudah berubah," kata dia.
Tantangan BIN ke depan juga cukup banyak. Menurut Hasanuddin, Kepala BIN yang akan datang harus bisa mengawal keselamatan bangsa dan negara.
"BIN itu mengawal bangsa dan negara, keselamatan bangsa dan negara. Yang berat mengubah mainset intelijen zaman dulu menjadi sekarang," ujarnya.
Lalu, dengan banyaknya catatan ini apakah Hasanuddin mengapresiasi atau menolak keputusan Presiden yang menunjuk Sutiyoso? "Saya tidak mengapresiasi, dan saya tidak menolaknya. Ya sudahlah. Itu putusan beliau."
Tadi pagi, Ketua DPR dari Fraksi Golkar Setya Novanto mengatakan telah berkomunikasi langsung dengan Presiden Joko Widodo soal penunjukan Sutiyoso.
"Pada saat di Solo, dan sudah menerima surat termasuk masalah kepala BIN, ini yang sudah beliau tunjuk adalah Pak Sutiyoso menggantikan Pak Marciano, surat sudah saya terima tadi malam, akan segera ditindaklanjuti," kata Setya.
Setya menambahkan DPR akan menindaklanjuti dengan membawa ke rapat paripurna dan diteruskan ke badan musyawarah. Setelah itu, secara prosedur akan dilakukan fit and proper test.
"Mudah-mudahan semua lancar," kata Setya.
Setya berharap rapat paripurna dilakukan pekan depan. "Minggu depan paripurna sudah bisa, karena mekanisme surat itu," kata dia.
