Infografis
Suara.com - Gubernur Bengkulu Junaidi Hamsyah mengakui pernah ditawari uang oleh pengusaha pertambangan dan perkebunan. Uang itu sengaja ditawarkan untuk pencalonan kembali dirinya menjadi gubernur pada Pilkada 2015.
Junaidi menceritakan, tawaran ongkos politik itu disampaikan oleh seorang pengusaha baru-baru ini.
Sebagai gantinya, Junaidi mesti menerbitkan izin pertambangan dan pembukaan lahan perkebunan.
"Yang seperti ini kan lagu lama. Intinya bukan masalah izinnya, praktik seperti itu. Masalahnya banyak izin yang tumpang tindih di sana," jelas Junaidi setelah menghadiri diskusi di Kuningan Jakarta Selatan, Rabu (10/6/2015).
Dia menjelaskan, banyaknya izin tumpang tindih itu disebabkan banyak bupati di Bengkulu yang mengeluarkan izin yang tidak melalui prosedur resmi.
"Tapi bukan berarti saya menuduh mereka korupsi," kata dia.
Menurut Junaidim, Pilkada Bengkulu sejak dulu sangat rawan menjadi sasaran empuk investor yang ingin membuka izin pertambangan dan perkebunan.
"Ada masalah nego-nego gitu lah. Tapi saya tidak melayani izin seperti tu. Itu kan rawan. Sementara KPK sudah masuk bengkulu," klaim dia.
Lelaki 45 tahun itu mengatakan, saat ini daerah yang dia pimpin akan membenahi banyak aturan dan perizinan yang tumpang tindih antara kabupaten, provinsi dan pusat.
Semisal, banyak pengusaha yang tidak bayar pajak, tidak bayar royalti, dan membiarkan lahan yang sudah diberi izin dalam kondisi kosong.
