Infografis
Suara.com - Ketua Komisi I DPR RI Mahfudz Siddiq menyarankan agar Presiden Joko Widodo (Jokowi) harus mempertimbangkan dengan baik calon Panglima TNI yang bakal dipilih. .
Politisi PKS ini menambahkan, dalam memilih calon Panglima TNI, Jokowi harus mengacu pada perundang-undangan.
"Karena kalau pergantian calon panglima ini terjadi hiruk pikuk dan kontroversi hanya akan merugikan negara dan mengganggu kewibawaan TNI juga. Belajar dari pengalaman hiruk pikuk kapolri kemarin, rasanya capek sendiri," kata Mahfudz di DPR, Jakarta, Senin (8/6/2015).
Berdasarkan UU TNI, menurut Mahfudz, calon panglima diambil dari salah satu kepala staf yang ada, yakni Kepala Staf Angkatan Darat, Angkatan Laut atau pun Angkatan Udara.
Untuk ketiga kepala staf yang bertugas saat ini, kata Mahfudz, semuanya mempunyai kompetensi yang baik.
"Ketiganya punya kemampuan yang sama, yang relatif berimbang, Dan menurut saya dengan konsep trimatra terpadu yang sudah lama diterapkan, sebenarnya tidak ada persoalan bahwa siapapun calon panglima itu tetap akan punya kemampuan menerapkan trimarta terpadu itu," ujarnya.
Seperti diberitakan, penunjukan kapolri sempat tertunda karena kasus hukum. Jokowi bahkan membatalkan penunjukan Budi Gunawan dan menggantinya dengan Badrodin Haiti sebagai kapolri.
