Infografis
Suara.com - Mantan Direktur Utama PT. PLN dan mantan Menteri Badan Usaha Milik Negara Dahlan Iskan menjadi tersangka kasus dugaan korupsi proyek pengadaan dan pembangunan Gardu Induk di Unit Induk Pembangkit dan Jaringan Jawa-Bali-Nusa Tenggara PT. PLN tahun anggaran 2011-2013 senilai Rp1,063 triliun.
Menanggapi kasus Dahlan, anggota Komisi III DPR dari Fraksi PPP Arsul Sani mengatakan meski telah ditetapkan menjadi tersangka, bukan berarti yang bersangkutan bersalah.
"Kalau ditetapkan tersangka itu kan belum bersalah. Penegak hukum tetap gunakan asas praduga tidak bersalah," kata Arsul dihubungi Suara.com, Jumat (5/6/2015).
Arsul menyarankan kepada Dahlan agar tetap menghormati proses hukum. Tapi kalau Dahlan merasa proses penetapan status tersangka tidak benar, bisa mengajukan praperadilan.
"Di sisi lain, Pak Dahlan terbuka kan untuk mengajukan praperadilan atas tersangka itu," katanya.
Seperti diketahui dalam Dalam kasus ini Dahlan disangkakan melakukan penyalahgunaan wewenang untuk memperkaya diri sendiri dan atau orang lain yang menyebabkan negara mengalami kerugian. Dahlan dijerat dengan Pasal 2 dan atau pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 Ayat (1) kesatu KUHP.
Kasus ini berawal dari pembangunan megaproyek Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral terhadap 21 unit Gardu Induk Jawa Bali Nusa Tenggara yang sudah dimulai pada Desember 2011. Proyek ini terbengkalai, padahal seharusnya selesai Juni 2013.
Terkait kasus ini, jaksa telah melimpahkan kasus tersebut ke penuntutan. Kejaksaan sudah menetapkan 15 tersangka, sembilan orang di antaranya merupakan pegawai PLN. Kasus ini rencananya segera masuk ke persidangan.
