Infografis
Suara.com - Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta M. Adi Toegarisman belum mau bicara apakah akan segera memanggil Kementerian Keuangan periode 2011-2013 atau tidak untuk dimintai keterangan terkait kasus dugaan korupsi proyek pengadaan dan pembangunan Gardu Induk di Unit Induk Pembangkit dan Jaringan Jawa Bali dan Nusa Tenggara PT. PLN Persero.
Dalam kasus ini, selain mantan Direktur Utama PT. PLN Dahlan Iskan sebagai kuasa pengguna anggaran, Kemenkeu juga pihak yang terlibat langsung dalam pembayaran proyek senilai Rp1,063 triliun itu.
"Iya (Kemenkeu tahu tentang pemabayaran).Itu kan kesimpulan kamu (Kemenkeu akan dipanggil)," kata Adi di gedung Kejati DKI Jakarta, Jalan Rasuna Said, Jumat (5/6/2015).
Seperti diketahui, saat ini kejaksaan tinggi memeriksa Dahlan Iskan sebagai saksi untuk memberikan keterangan terkait proyek yang bermula pada tahun 2011 tersebut. Pemeriksaan hari ini merupakan lanjutan dari pemeriksaan Kamis (4/6/2015). Pada pemeriksaan kemarin, mantan Menteri BUMN dicecar 44 pertanyaan penyidik dalam waktu delapan jam.
Menurut Adi, Dahlan diperiksa soal penganggaran tahun jamak dan juga sistem pembayaran dengan on set dalam proyek tersebut.
Kasus ini berawal dari pembangunan megaproyek Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral terhadap 21 unit Gardu Induk Jawa-Bali-Nusa Tenggara. Proyek ini belakangan diketahui terbengkalai, padahal dijadwalkan harus sudah selesai pada Juni 2013.
Terkait kasus ini, Jaksa telah melimpahkan ke penuntutan. Kejaksaan sudah menetapkan 15 tersangka, sembilan orang di antaranya merupakan pegawai PLN. Kasus ini rencananya segera masuk ke persidangan.
Seluruh tersangka dijerat dengan Pasal 2 Ayat (1) jucnto Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 Ayat (1) kesatu KUHP tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 Ayat (1) kesatu KUHP.
