Jelang Pilkada Serentak, PAN Ingin Koalisi dengan Partai Manapun

Siswanto Suara.Com
Jum'at, 05 Juni 2015 | 12:54 WIB
Jelang Pilkada Serentak, PAN Ingin Koalisi dengan Partai Manapun
Ketua Umum Golkar Agung Laksono menemui Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan di Jalan Widya Chandra IV, Jakarta, Kamis (12/3). [suara.com/Oke Atmaja]
Follow Suara.com untuk mendapatkan informasi terkini. Klik WhatsApp Channel & Google News

Suara.com - Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan menyatakan partainya sudah siap mengikuti pemilu kepala daerah secara serentak yang akan diselenggarakan 9 Desember 2015. PAN, katanya, siap berkoalisi dengan partai manapun.

"Boleh koalisi dengan manapun, kandidatnya dari mana saja, yang penting punya wawasan kebangsaan," kata Zulkifli di DPR, Jumat (5/6/2015).

Zulkifli mengatakan tidak akan mengkotak-kotakan partai dan tidak akan pilah-pilih partai yang untuk berkoalisi.

Saat ini, DPR tengah menggodok revisi UU tentang Pilkada. UU Pilkada yang sekarang dianggap tidak mengakomodir pilkada serentak. PAN, kata Zulkifli, menolak revisi tersebut karena tidak tepat dilakukan sekarang.

"Kita dalam posisi menolak (revisi UU Pilkada)," kata Zulkifli.

Kemarin, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyatakan tahapan penyelanggaraan pilkada serentak sudah terpenuhi semua, tinggal pelaksanaan saja.

"Perkembangan terakhir 269 pilkada serentak tak sudah terpenuhi semua. Sampai kemarin sore clean and clear anggaran sudah tersedia. Dan harus siap Desember 2015," kata Tjahjo usai rapat dengan Komisi II DPR, Kamis (4/6/2015).

Dia mengatakan sekarang tinggal anggaran pengamanan yang belum selesai karena ada beberapa daerah yang belum memasukkan anggaran ke APBD.

"Kita sudah minta Menteri Keuangan, memungkinkan ada bantuan nggak untuk Mabes Polri," kata dia.

Selain itu, dia mengatakan sejumlah daerah juga sudah menyiapkan payung hukum untuk pembentukan satuan kerja pengawas pilkada serentak. Secara umum, Tjahjo menerangkan satuan kerja pengawas ini sudah dipersiapkan, tinggal masalah administrasi.

"Beberapa daerah belum setuju dengan anggaran pengawasan tapi itu bukan karena ditolak, tapi karena beberapa faktor seperti satuan kerja daerah belum terbentuk. Jadi bukan anggarannya, tapi masalah administrasi dan pertanggungjawaban. Jadi tinggal faktor teknis saja, secara teknis toh anggaran keluar secara bertahap," kata dia.

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

TERKINI