Infografis
Suara.com - Polri tengah mempertimbangkan memanggil mantan Menteri Keuangan Sri Mulyani sebagai saksi kasus korupsi dan pencucian uang dalam penjualan kondensat yang melibatkan SKK Migas dan PT. Trans Pasific Petrochemical Indotama.
"Itu kewajiban setiap orang untuk memberi kesaksian manakala diminta atau terkait proses hukum," kata Kepala Polri Jenderal Badrodin Haiti di kantor Wakil Presiden Jusuf Kalla, Jakarta Pusat, Kamis (4/6/2015).
Menurut Badrodin, Polri tidak memandang siapa yang menjadi saksi, namun lebih untuk mendapatkan fakta hukum melalui keterangan, surat dan alat bukti lain.
Dia mengaku memiliki prosedur untuk memanggil Sri Mulyani yang saat ini menjabat Direktur Pelaksana Bank Dunia di Amerika Serikat.
"Oleh karena itu diperlukan pemeriksaan. Belum tentu orang itu bersalah. Jangan anggap kalau ini diperiksa, lalu bersalah. Itu proses yang wajar," kata Badrodin.
Polri akan menanyakan keputusan Sri yang menyetujui penunjukan langsung TPPI sebagai pelaksana penjualan kondensat bagian negara.
Polisi juga akan menanyakan surat persetujuan cara pembayaran TPPI yang dikeluarkan Sri waktu itu.
Kasus ini bermula dari penunjukan langsung BP Migas terhadap TPPI pada Oktober 2008 terkait penjualan kondensat untuk 2009-2010, sedangkan perjanjian kontrak kerja sama kedua lembaga tersebut dilakukan pada Maret 2009.
Penunjukan langsung ini menyalahi peraturan BP Migas Nomor KPTS-20/BP00000/2003-50 tentang Pedoman Tata Kerja Penunjukan Penjual Minyak Mentah/Kondesat Bagian Negara dan Keputusan Kepala BP Migas Nomor KPTS-24/BP00000/2003-S0 tentang Pembentukan Tim Penunjukan Penjualan Minyak Mentah Bagian Negara. (Antara)
