Infografis
Suara.com - Anggota Komisi I DPR yang membidangi Pertahanan, Effendi Simbolon menyerukan anggota TNI yang bermasalah dipecat. Ini menyusul insiden keributan antara TNI AU dan Kopassus di Sukoharjo beberapa waktu lalu.
"Sangat kita sayangkan, itu harusnya Sapta Marga di TNI itu kan baku. Kepada mereka-mereka yang buat ulah dipecat dan hukum," kata Effendi di DPR, Jakarta, Kamis (4/6/2015).
Politisi PDIP itu mempertanyakan kedisiplinan prajurit atas peristiwa itu. Sebab, mereka diketahui keluar ke tempat yang dilarang.
"Kita tidak ingin selalu berulang, Sapta Marga segera ditegakan dan dilakukan tindakan. Jangan ditolerir dengan alasan pendapatan lah, income, yang akhirnya keluar di luar jam dinas. Bahkan di tempat-tempat yang kadang-kadang TNI ikut pengamanan tempat hiburan," kata Effendi.
Effendi menilai banyak anggota TNI yang mencari 'sampingan' di luar jam kerja. Bahkan, secara tersirat ada pembagian daerah masing-masing matra untuk tempat hiburan.
"Itu hampir di semua daerah, di DKI juga gitu. Ada daerah yang dikuasi TNI AD, AU, AL, Brimob, dan lain-lain. Akhirnya jadi alat kapitalis. Kembalikan esensinya TNI. Tupoksi TNI ditegakan dengan UU 34. Jangan dibiarkan mereka keluar dan mencari bisnis," kata Effendi.
Selain itu, Effendi menyatakan tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) TNI dikembalikan dan menegakan UU nomor 34/2004 tentang TNI. Sehingga, TNI tidak mencari keuntungan di luar jam dinasnya.
"TNI jangan dibawa-bawa ke pertanian. Sekarang mngkin dianggap bisa swasembada, ke depan, ketika nyaman apa iya mau keluar lagi. Mereka lihat ini kan bisa jadi peluang. Mekanisme pertanian kan mafia juga. Irigasi saja sekarang dijual, airnya dari sungai kok dikelola bisnis. Kalau TNI masuk, bukan tidak mungkin ketika nyaman akan diami secara permanen," papar Effendi.
