Infografis
Suara.com - Ketua Komisi I DPR RI Mahfudz Siddik mengkritik penyelenggaraan Panasonic Award karena beberapa nominasi pemenang justru acara di televisi yang telah mendapat sanksi dari Komisi Penyiaran Indonesia (KPI).
"Panasonic Award sebagai ajang penghargaan tahunan terhadap program siaran televisi nasional telah digelar pada Kamis malam lalu," katanya dalam penrnyataan yang disampaikan di Jakarta, Minggu (31/5/2015).
Perhelatan ini, kata dia, punya gengsi dan sudah berlangsung selama belasan tahun serta ada nama besar Gobel di balik Panasonic.
"Namun mengejutkan sekali menyaksikan nominasi program-program acara yang dihasilkan dan pemenang yang diumumkan dalam Panasonic Award," katanya.
Dia menyebut soal banyak program tersebut, justru adalah acara yang telah mendapat sanksi dari Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) karena isi tayangannya melanggar Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS).
"Coba bayangkan ada program YKS yang sudah diberhentikan KPI tapi masuk nominasi. Ada program sinetron '7 Manusia Serigala' yang ditegur keras KPI malah jadi pemenang," katanya.
Lebih konyol lagi, kata Mahfud, program "Pesbuker" yang pernah diberhentikan sementara oleh KPI juga menjadi pemenang.
"Maka tak heran bila Panasonic Award kali ini mendapat reaksi negatif dari masyarakat," katanya.
Dengan mengacu kepada survei rating dari AC Nielsen untuk nominasi dan SMS masyarakat untuk penentuan pemenang, Panasonic Award bisa dituduh banyak pihak lebih sebagai agen industri dan pembenaran terhadap selera rendah sebagian masyarakat.
Apalagi, kata politisi PKS ini, Panasonic Award tidak melibatkan KPI sebagai lembaga yang oleh UU Penyiaran diberikan otoritas penilaian dan pengawasan isi siaran.
"Yang lebih serius penilaian yang dilakukan Panasonic Award ada yang bertabrakan dengan arah dan tujuan penyiaran nasional yang selama ini diatur dalam UU Penyiaran," katanya.
Jadi, menurut dia, jika Panasonic Award tidak bisa dan tidak mau melakukan perbaikan dalam sistem penilaian dan memperhatikan sungguh-sungguh UU Penyiaran, maka sebaiknya dihentikan saja.
