Infografis
Suara.com - Pengamat Ekonomi dari Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Enny Sri Hartati menyebut Panitia Seleksi (Pansel) Kementerian Keuangan bekerja tidak transparan. Terutama dalam proses lelang jabatan calon Direktur Jenderal (Dirjen) Bea Cukai.
"Lelang jabatan masih menuai pro kontra dan itu mestinya diatasi dengan transparansi termasuk pembentukan Pansel," kata Enny di Jakarta, Jumat (29/5/2015) malam.
Enny mengatakan Tim Pansel harus transparan terkait kriteria kandidat Dirjen Bea Cukai. Termasuk dari unsur TNI/Polri, serta sesuai dengan program yang dihadapi bea cukai pada masa mendatang. Namun informasi itu belum tersampaikan secara transparan kepada publik.
Jika pemerintah komitmen memperbaiki birokrasi sistem pemerintahan maka harus dimulai dari pembentukan Pansel calon Dirjen Bea Cukai. Enny mengungkapkan nama anggota Tim Pansel calon Dirjen Bea Cukai tidak diketahui, padahal publik harus mengetahui panitia yang dipilih memiliki kompetensi dan kredibel.
Saat ini, Enny menyebutkan persoalan pajak dan bea cukai yang dipandang 'lahan basah' masih menyimpan sejumlah persoalan yang lepas dari perhatian publik.
"Jadi harus ada kredibilitas dari Pansel dengan membangun keputusan yang strategis, transparansi dan kredibilitas yang teruji. Sebab Pansel itu mewakili negara dalam memilih calon Dirjen Bea Cukai," jelas Enny.
Sebelumnya, Mayjen TNI Meris Wiryadi masuk dalam nama peserta lelang jabatan Dirjen Bea Cukai seperti yang diumumkan Wakil Menteri Keuangan selaku Ketua Panitia Seleksi Mardiasmo melalui laman Kementerian Keuangan. Seorang calon lainnya yang menjabat Staf Ahli Kapolri Analis Kebijakan Utama Bidang Keamanan, yakni Syafri Adnan Baharuddin.
Sembilan nama lain berasal dari internal yakni Bahaduri Wijayanta Bekti Mukarta sebelumnya menjabat Direktur Informasi Kepabeanan dan Cukai DJBC, Hendra Prasmono (Kepala Kanwil DJBC Maluku, Papua dan Papua Barat), Heru Pambudi (Direktur Penerimaan dan Peraturan Kepabeanan dan Cukai DJBC).
Kemudian, Iyan Rubiyanto (Kepala Kantor Wilayah DJBC Sumatera Utara), Kushari Suprianto (Sekretaris DJBC), Marisi Zainuddin Sihotang (Kepala Kantor DJBC Jawa Barat) dan Muhammad Sigit (Direktur Audit DJBC).
Lalu, Rahmat Subagio (Kepala Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur I) dan Susiwijono Mugiharso (Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Organisasi, Birokrasi, dan Teknologi Informasi).
