Infografis
Kekerasan tersebut memicu gelombang kerusuhan anti-Muslim di Myanmar dan muncul bersamaan dengan meningkatnya nasionalisme Buddha secara berlebihan yang menebar kebencian terhadap kaum minoritas.
Kelompok Biksu garis keras menerjemahkan undang-undang dengan target kaum minoritas Muslim, termasuk rencana untuk memperkenalkan peraturan keluarga berencana dan pencabutan "kartu putih", identitas yang dimiliki oleh etnis Rohingya.
Liga Nasional Untuk Demokrasi, partai yang dipimpin Suu Kyi menyatakan bahwa mereka secara tegas menolak undang-undang soal agama yang kontroversial karena diskriminatif terhadap kaum wanita dan kelompok minoritas.
Karena hidup dikelilingi oleh kelompok mayoritas yang bermusuhan dan membatasi lapangan pekerjaan, kaum Rohingya pun tidak tahan dan memilih untuk berlayar dengan penuh resiko ke Malaysia.
Pada 19 Mei lalu, Suu Kyi memang pernah berkomentar dengan mengatakan bahwa pemerintah Myanmar harus memecahkan masalah pengungsi Rohingya dalam sebuah pertemuan langsung dengan publik ketika 3.500 pengungsi mendarat di Thailand, Malaysia dan Indonesia.
Tapi yang berbicara lebih langka justru juru bicara Suu Kyi yang mengatakan kepada AFP bahwa masalah Rohingya adalah masalah hak azasi manusia.
"Dengan latar belakang kebencian mendalam terhadap Rohingya dan hasil jajak pendapat, Suu Kyi harus memainkan catur politik yang penuh intrik," kata Peter Popham, penulis biografi pemimpin oposisi itu. (Antara)
