Suara.com - Anggota DPR dari Fraksi Hanura Frans Agung Mula Putra mengatakan alasan dia memecat staf, Denti Noviany Sari, karena menilai Denti bermasalah, yakni kasus pemalsuan tanda tangan untuk bisa menjadi tenaga ahli dan staf administrasi anggota DPR. "Ini sebenarnya pemalsuan tanda tangan saya, tentang pemberkasan surat pernyataan, sebagai syarat untuk menjadi tenaga ahli dan staf administrasi anggota DPR RI. Yang dilakukan oleh saudara Drs. Rizal Akbar MM. yang juga disaksikan oleh saudari Denti Novianty Sari dan saudara Fauzan Ramadhan," kata Frans.
Menanggapi hal tersebut, Denti melalui pengacaranya, Jamil, menegaskan tidak pernah memalsukan tanda tangan.
"Itu tidak benar. Tidak ada pemalsuan tanda tangan sama sekali. Clear," kata Jamil kepada Suara.com, Kamis (28/5/2015).
Itu sebabnya, kata Jamil, Denti siap menerima resiko setelah berani melaporkan Frans ke Mahkamah Kehormatan Dewan atas dugaan kasus memberhentikan dengan sewenang-wenang dan dugaan memakai gelar doktor palsu.
"Dia siap. Bismillah," kata Jamil.
Dalam pembelaan, Frans mengatakan modus pemalsuan tanda tangan dengan alasan pada saat itu (2014) batas waktu untuk pengumpulan berkas untuk menjadi staf anggota DPR sudah mendekati hari akhir.
"Pada saat itu saya sedang di luar kota. Setelah saudara Rizal Akbar memalsukan tanda tangan saya, lalu berbicara di depan saudara Gerald bahwa saudara Rizal Akbar menyadari dan mengakui tanda tangan yang dipalsukan tersebut tidak terlalu mirip. Bahkan berbicara di depan saudara Gerald 'biarlah kalau tidak begini, tidak akan beres urusan,' saudara Rizal Akbar memalsukan tanda tangan saya tersebut, dalam rangka pencairan rapel gaji selama tiga bulan," kata Frans.
Frans mengatakan karena itulah Denti dipecat. Sebab, katanya, hal itu merupakan tindakan pencemaran nama baik dan perbuatan tidak menyenangkan secara hukum.
"Karena ini termasuk pemalsuan tanda tangan. Karena terlalu berani dan tanpa mempertimbangkan resiko pemalsuan tanda tangan saya. Atas dasar itulah, Denty dan Rizal Akbar, saya pecat atau saya berhentikan," kata anggota Komisi II.
Mahkamah Kehormatan Dewan akan membahas kasus Frans hari ini, sekitar jam 15.00 WIB.