Suara.com - Ketua Umum Partai Golkar versi Munas Ancol, Agung Laksono, mengatakan bahwa partai berlambang beringin tersebut akan membentuk satu tim kerja yang akan menentukan kesepakatan islah untuk pencalonan kader kepala daerah dalam pilkada serentak 2015.
"Supaya Partai Golkar dapat mengikuti pilkada, maka akan ditindaklanjuti dengan ditetapkannya semacam tim kerja, yang terdiri dari perwakilan masing-masing kubu, baik Ancol maupun Bali," ungkap Agung, usai bertemu Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla (JK) di Jakarta, Senin (25/5/2015) malam.
Agung mengatakan, tim kerja tersebut nantinya terdiri atas enam orang, yakni tiga orang perwakilan dari masing-masing kubu, guna menentukan kriteria bakal calon kepala daerah usungan Partai Golkar.
"Tim itu tiga orang dari kami dan tiga dari kubu Bali, untuk kemudian menyusun seperti apa formula satu pintu. Misalnya bahwa penentuan bakal calon kepala daerah nanti atas dasar hasil survei," tambah Agung.
Senin malam, Agung bersama empat pengurus Partai Golkar versi Munas Ancol, telah mendatangi kediaman dinas Wapres JK di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Mereka datang guna membahas mengenai upaya islah dalam tubuh partai tersebut.
Agung mengatakan, dalam pertemuan tersebut telah tercapai kesepakatan awal untuk menyusun pemahaman bersama antara pengurus partai versi Munas Ancol, dengan pengurus hasil Munas Bali yang diketuai Aburizal Bakrie.
"Partai Golkar dipastikan bisa ikut pilkada. Oleh karena itu, diatur sedemikian rupa sehingga perselisihan ini tidak sampai mengganggu, tetapi justru ada satu pintu bersama yang menjamin nama-nama yang bakal diusung Partai Golkar bisa ikut pilkada," papar Agung.
Dalam pertemuan yang berlangsung selama dua jam tersebut, Agung juga ditemani antara lain oleh Zainuddin Amali, Melchias Mekeng, Yorrys Raweyai dan Agus Gumiwang. [Antara]
Sikapi Rencana Islah, Agung Laksono Segera Siapkan Tim Kerja
Arsito Hidayatullah Suara.Com
Selasa, 26 Mei 2015 | 04:31 WIB
Follow Suara.com untuk mendapatkan informasi terkini. Klik WhatsApp Channel & Google News
BERITA TERKAIT
Sudah 18 Tahun, Pemerintah Masih Kesulitan Buru Utang Rp2,23 Triliun Lumpur Lapindo ke Grup Bakrie
28 Oktober 2024 | 10:29 WIB WIBREKOMENDASI
TERKINI