Jokowi Jamin Integritas dan Kompetensi Tim Pansel KPK

Laban Laisila Suara.Com
Sabtu, 23 Mei 2015 | 15:20 WIB
Jokowi Jamin Integritas dan Kompetensi Tim Pansel KPK
Presiden Jokowi melakukan kunjungan kerja ke Papua. [Antara/Hafidz Mubarak]
Follow Suara.com untuk mendapatkan informasi terkini. Klik WhatsApp Channel & Google News

Suara.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan bertemu dengan sembilan perempuan anggota Panitia Seleksi (Pansel) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Senin (25/5).

"Bertemua Senin siang atau sore," kata Jokowi usai acara peletakan batu pertama Gedung "Indonesia Satu" di Jakarta, Sabtu (23/5/2015).

Dia juga menegaskan telah memastikan rekam jejak, integritas dan kompetensi para anggota Pansel KPK itu.

"Jika sudah saya keluarkan, saya sudah memastikan itu," terang Jokowi.

Dalam pemberitaan sebelumnya, Presiden telah mengumumkan sembilan anggota Pansel KPK, yakni Destry Damayanti (ahli ekonomi dan moneter) sebagai ketua merangkap anggota), Enny Nurbaningsih (pakar hukum tata negara) sebagai wakil ketua merangkap anggota, Harkristuti Haskrisnowo (pakar hukum pidana dan HAM) anggota.

Selanjutnya Betti Alisjahbana (ahli IT dan manajemen) sebagai anggota, Yenti Garnasih sebagai anggota, Supra Wimbarti (ahli psikologi) sebagai anggota, Natalia Subagio sebagai anggota, Diani Sadiawati sebagai anggota dan Meuthia Ganie-Rochman sebagai anggota.

Jokowi berharap para anggota Pansel KPK tersebut bisa bekerja dan menentukan Komisioner KPK.

 Menteri Sekretaris Negara Pratikno mengungkapkan kesembilan wanita itu dipilih berdasar tiga kriteria, meliputi integritas, kompetensi dan keberagaman.

"Jadi kan banyak pihak yang sudah memberikan masukan, minggu lalu juga sudah saya sampaikan, daftarnya itu 40-an lebih," ungkap Pratikno.

 Menurut dia, Presiden Jokowi telah membaca profil para calon yang diajukan. Mereka kemudian melewati proses seleksi yang panjang dalam dua minggu terakhir sampai akhirnya memutuskan kesembilan perempuan itu.

"Harapan beliau memang ini Pansel harus segera bekerja, semangatnya adalah bukan semata-mata berhenti memilih orang, tapi memilih orang yang akan dibawa ke DPR, sebagai bagian dari upaya untuk membentuk institusi KPK yang berwibawa," kata Pratikno. (Antara)

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

TERKINI