Infografis
Suara.com - Wakil Ketua DPR Fadli Zon menilai wajar Komisi II yang meminta mengaudit anggaran Pilkada yang diajukan KPU karena terlalu besar.
"Saya kira wajar karena biaya KPU ini besar. Ini lucu. masa pilkada serentak kan harusnya lebih efektif dan efisien tapi malah naik Rp4 triliun. Dari Rp3 triliun menjadi Rp7 triliun. Ini konyol jadi harus diaudit. Audit kinerjanya," kata Fadli, di DPR, Jakarta, Jumat (22/5/2015).
Menurutnya, hal ini perlu dikoreksi dan menganggap kalau Pilkada serentak biasanya bisa lebih murah dan tidak membesar karena alasan butuh kendaraan operasional.
"Saya kira suatu prinsip yang harus kita koreksi apa yang diajukan oleh KPU itu. Oleh karena itu kita minta BPK untuk audit KPU. Harusnya lebih murah kok jadi lebih mahal," papar Politisi Gerindra ini.
Dia menilai, KPU saat ini tidak profesional. Selain masalah anggaran tadi, KPU mulai bermuatan politis dalam bekerja.
"KPU sekarang nggak profesional. KPU sekarang punya muatan politik. Win-win solutionnya harusnya hal-hal yang belum diatur harus diadopsi. Toh kpu sendiri yang minta karena nggak punya payung hukum. Setelah diusulkan, mereka sendiri menolak kan lucu. KPU sekarang nggak profesional. Ketidakprofesionalnya kemana-mana," kata dia.
