Infografis
Suara.com - Perwakilan keluarga korban pelanggaran HAM dan Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) mengajukan gugatan uji materi terhadap Pasal 20 ayat 3 UU Pengadilan HAM.
Gugatan diajukan ke Mahkamah Konstitusi (MK) hari ini, Kamis (21/5/2015).
KontraS menilai UU Pengadilan HAM masih mengakomodir dan memberikan peluang kepada para pelaku pelangaran HAM mendapat impunitas.
“Akibatnya justru berbagai pelanggaran HAM berulangan terjadi pada masa-masa transisi politik,” kata Koordinator KontraS Haris Azhar dalam rilis yang diterima suara.com.
Gugatan para keluarga korban ini bukan untuk menghapus pasal dalam UU Pengadilan HAM, melainkan untuk meminta penafsiran atau penjelasan dari ayat yang digugat.
“Selama 13 tahun lamanya, Jaksa Agung menggunakan Pasal tersebut sebagai dalih tidak dapat menindaklanjuti berkas hasil penyelidikan Komnas HAM ke tahap penyidikan. Frasa ini jugalah yang memicu terjadinya drama bolak-balik berkas antara Kejaksaan Agung dan Komnas HAM,” tambah Haris lagi.
Berikut isi ayat dari pasal yang digugat Pasal 20 ayat (3) UU No. 26 Tahun 2000:
“Dalam hal penyidik berpendapat bahwa hasil penyelidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) masih kurang lengkap, penyidik segera mengembalikan hasil penyelidikan tersebut kepada penyelidik disertai petunjuk untuk dilengkapi dan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya hasil penyelidikan, penyelidik wajib melengkapi kekurangan tersebut.”
