Infografis
Suara.com - Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN) belum mendapatkan kepastian resmi dari Presiden Joko Widodo untuk mulai melakukan studi kelayakan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir di Indonesia. Sehingga pembangunan PLTN belum tentu akan dilakukan.
Hal itu dikatakan Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN), Djarot Sulitio Wisnubroto saat berbincang dengan suara.com di Kantor Batan di Jakarta Selatan, Rabu (21/5/2015).
Djarot mengatakan BATAN baru menjelaskan soal potensi energi nuklir untuk kelistrikan nasional di Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi (Puspitek) Serpong April lalu. Saat itu Jokowi bersama mantan Menristek era Presiden Soeharto BJ Habibie datang ke Reaktor nuklir Serba Guna (RSG) di sana.
"Saat itulah saya bisa bertemu muka. Itu lho reaktor nuklir yang kelak bisa jadi PLTN. Tapi belum ada respon. Artinya yes atau no, kita belum tahu," kata Djarot.
Sebelumnya, Menteri Riset Teknologi Pendidikan Tinggi, M.Nasir menyatakan akan membangun reaktor daya eksperimen atau Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) mini yang ditujukan untuk mengedukasi masyarakat. Menristek juga berencana melakukan penelitian pengembangan nuklir di beberapa laboratorium perguruan tinggi.
Jika PLTN mini tersebut sudah beroperasi, maka bisa dijadikan sarana edukasi dan wisata elektronik. Hal tersebut dilakukan oleh Badan Tenaga Nuklir (Batan). Reaktor nuklir di Serpong itu berkapasitas 30 MW. Ini merupakan percobaaan untuk memenuhi kebutuhan kelistrikan Indonesia sampai 7 ribu Mega Watt (MW) pertahun.
Lalu, Menteri Koordinator Kemaritiman Indroyono Soesilo menekankan proses pembangunan reaktor nuklir mini sudah berdasarkan UU. Dia menambahkan proyek tenaga nuklir mini sudah masuk dalam UU RPJPN jangka 25 tahun, yakni sejak tahun 2005-2030. Indroyono menegaskan program edukasi ini harus disukseskan supaya Indonesia tidak ketinggalan dengan negara tetangga.
"Ya memang kenyataan belum," kata Djarot.
