Di Gedung Baru DPR akan Dibangun Area Khusus Demonstran

Kamis, 21 Mei 2015 | 14:37 WIB
Di Gedung Baru DPR akan Dibangun Area Khusus Demonstran
Rapat Paripurna DPR RI [suara.com/Kurniawan Mas'ud]
Follow Suara.com untuk mendapatkan informasi terkini. Klik WhatsApp Channel & Google News

Suara.com - Ketua DPR dari Fraksi Golkar Setya Novanto meresmikan rencana pembangunan alun-alun di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (21/5/2015). Alun-alun ini akan dibangun tepat di depan ruang Nusantara III. Lokasinya yang sekarang jadi taman rusa, lapangan futsal, dan tempat parkir.

Peresmian alun-alun dihadiri empat pimpinan DPR, yaitu Setya Novanto, Fahri Hamzah, Taufik Kurniawan, dan Agus Hermanto. Hadir pula Sekretaris Jenderal DPR Winantuningtyastiti dan Ketua Badan Urusan Rumah Tangga DPR Roem Kono.

Fahri yang juga Ketua Tim Implementasi Reformasi DPR mengatakan alun-alun berguna sebagai sarana aspirasi rakyat. Sebab, kata dia, selama ini, belum ada ruangan khusus untuk aksi demonstrasi di kawasan DPR. Unjuk rasa dilakukan di ruang pinggir jalan sehingga mengganggu arus lalu lintas.

"Kalau di sini orang berdemo, kita juga bisa langsung mendengarnya. Jadi rakyat dengan DPR akan semakin dekat," kata Fahri.

Selain untuk tempat untuk berdemokrasi, kata Fahri, alun-alun juga bisa digunakan sebagai ruang publik, seperti yang juga dilakukan negara-negara maju.

"Kita serahkan lahan kita 20 hektar untuk rakyat," kata Fahri.

Alun-alun merupakan satu dari tujuh rencana DPR melakukan renovasi kompleks Parlemen. Rencana lainnya ialah membangun museum dan perpustakaan, serta ruangan untuk anggota dan staf ahli DPR.

Winantuningtyastiti mengatakan anggaran untuk merealisasikan rencana tersebut, sekarang belum ada karena masih dalam pembahasan assesment.

Namun, katanya, anggaran untuk rangkaian pembahasan rencana pembangunan sudah ada. Dana untuk pembahasan, kata dia, diambil dari alokasi mata anggaran diskusi.

"Kita kan ada alokasi untuk diskusi. Pastinya (dananya) saya belum tahu. Tapi yang sangat standar (nominalnya). Ada perhitungannya, ada standar umum untuk di kementerian, lembaga, misalnya Rp2,8 juta untuk satu orang. Untuk saat ini setiap diskusi ada ada 6-8 orang. Dan sudah berapa kali diskusi, yang di dalam gedung (DPR) sudah ada 6 kali, di luar banyak. Kita belum susun laporan lengkap," kata Winantuningtyastiti.

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

TERKINI