Tangani Pengungsi Rohingya, Aceh Hanya Punya Dana Rp1 Miliar

Esti Utami Suara.Com
Rabu, 20 Mei 2015 | 15:22 WIB
Tangani Pengungsi Rohingya, Aceh Hanya Punya Dana Rp1 Miliar
Pengungsi Rohingya di Aceh (Antara)
Follow Suara.com untuk mendapatkan informasi terkini. Klik WhatsApp Channel & Google News

Suara.com - Gubernur Aceh Zaini Abdullah, Rabu (20/5/2015)  melaporkan soal pengungsi dari Bangladesh dan etnis Rohingya dari Myanmar, yang saat ini ditampung di Langsa, Aceh Timur kepada Wakil Presiden Jusuf Kalla di Istana Wakil Presiden, Jakarta Pusat.

"Kami bekerja sekuat tenaga tapi ada keterbatasan," kata Gubernur Aceh seusai menemui Wapres.

Menurut dia, langkah yang telah dilakukan pemerintah provinsi (Pemprov) Aceh adalah aksi kemanusiaan antara lain dengan memberikan perlindungan penempatan sementara. Selain itu, lanjutnya, aksi lain adalah penyediaan sandang dan pangan yang berasal dari sumbangan masyarkat dan aparat pemerintah Aceh.

Ia mengungkapkan jumlah dana bantuan yang telah dihimpun dari daerah adalah kurang dari Rp1 miliar untuk mengurus sekitar 1.800 pengungsi.

Para pengungsi ini datang dalam dua gelombang, yaitu gelombang pertama masuknya pengungsi pada 10 Mei 2015 di Pantai Lapang, Aceh Utara, sebanyak 576 orang.

Jumlah pengungsi gelombang pertama itu terdiri atas 247 warga negara Bangladesh (semuanya laki-laki dewasa) dan 329 etnis Rohingya dari Myanmar (168 laki-laki dewasa, 69 perempuan dewasa, 92 anak-anak).

Gelombang kedua masuknya pengungsi adalah tanggal 15 Mei 2015 melalui perairan Langsa dan Aceh Tamiang dengan total pengungsi untuk gelombang kedua sebanyak 1.390 orang. Zaini Abdullah mengatakan, Wapres telah menginstruksikannya meminta UNHCR (Badan Pengungsi PBB) dan IOM (Organisasi Internasional untuk Migrasi) untuk menangani persoalan itu.

Sebelumnya, Deputi Sekretariat Wapres Bidang Politik Dewi Fortuna Anwar, mengemukakan, Wapres meminta komitmen dunia internasional dalam menghadapi pengungsi Rohingya yang berasal dari Myanmar dan Bangladesh agar tanggung jawab tersebut tidak dibebankan hanya kepada Republik Indonesia. (Antara)

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

TERKINI