Infografis
Suara.com - Beras imitasi yang terbuat dari plastik dari Cina sudah beredar di Indonesia. Jalur perdagangannya dikabarkan sudah sampai Bekasi, Jawa Barat.
Beras ini diproduksi secara massal dan menjual beras palsu kepada warga pedesaan di Cina. Korea Weekly Hong Kong melaporkan beras itu terbuat dari kentang, ubi jalar, dan resin industri plastik. Asosiasi Restoran Cina mengibaratkan memakan tiga mangkuk nasi palsu ini, setara dengan mengonsumsi satu kantong plastik. Efek samping untuk manusia bisa memicu kanker.
Saat ini Kepolisian Resort Bekasi Kota mendatangkan ahli pertanian untuk memastikan apakah beras yang diamankan merupakan beras asli atau plastik. Sebab polisi baru mendapatkan laporan dari masyarakat.
"Soal beras palsu (plastik) itu kan baru omongan dari masyarakat, makanya perlu kita cek dulu," kata Kepala Sub Bagian Hubungan Masyarakat Kepolisian Resort Bekasi Kota Ajun Komisaris Polisi Siswo kepada Suara.com, Selasa (19/5/2015) malam.
Menurut informasi yang berkembang di masyarakat, kata Siswo, beras tersebut kalau dimasak, hasilnya berbeda dari biasanya. Pengecekan barang bukti beras yang diduga berbahan plastik itu akan dilakukan secepatnya.
Sampai Selasa malam, belum ada laporan dari warga yang melapor menjadi korban. Tapi, kalau nanti terbukti berasnya terbuat dari campuran plastik, polisi akan menindaktegas orang yang mengedarkannya.
Sebelumnya, Kepolisian Sektor Bantargebang, Kota Bekasi, Jawa Barat menutup kios di Pasar Mutiara Gading, Kecamatan Mustikajaya, yang disinyalir menjual beras sintetis kemarin.
"Dari kios itu, kita juga mengamankan seorang penjualnya bernama Sembiring beserta empat orang karyawannya untuk diperiksa sebagai saksi," kata Kepala Kepolisian Sektor Bantargebang Komisaris Gatot Suyanto.
Gatot mengatakan temuan tersebut berawal dari laporan warga dan sejumlah kabar yang beredar di media sosial Facebook dan Instagram. Menanggapi kasus tersebut, Kepala Sub Bagian Humas Polres Bekasi Kabupaten Inspektur Polisi Satu Makmur mengatakan sejauh ini belum ada laporan yang masuk.
Pemerintah harus gerak cepat
