Infografis
Suara.com - Pada Rabu (13/5/2015), PT. Pertamina (Persero) resmi membubarkan anak usaha yang bermarkas di Singapura, Pertamina Energy Trading Limited (Pertral). Selama ini, Petral disebut-disebut sebagai sarang mafia migas dan banyak pejabat tinggi yang bermain di wilayah tersebut.
Atas keberanian pemerintah membubarkan Petral, mendapat apresiasi dari beberapa pihak. Pasalnya, selama 30 tahun Petral beroperasi di Indonesia, belum ada yang mampu melengserkannya, meski dikritik terus.
Menanggapi hal tersebut, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said mengatakan pembubaran Petral membuktikan tidak ada yang perlu ditakuti.
“Saya ditanya, kok berani bubarin Petral, enggak beraninya di mana? Kan ini untuk menyehatkan suplai minyak mentah dan BBM. Enteng-enteng saja (bubarkan Petral). Sekarang yang dibutuhkan hanya perlu regulasi saja. Ini sederhana menurut saya, selain itu juga kemampuan dan hilangkan rasa tega jadi kuncinya,” kata Sudirman dalam acara diskusi bertema Energi Kita di Jakarta Pusat, Minggu (17/5/2015).
Menurutnya, mafia yang berada di Petral, bukanlah mafia kelas kakap, tetapi orang-orang yang hanya berani menyuap pejabat tinggi sehingga melicinkan keinginan mereka.
"Selebihnya enggak luar biasa, ini biasa-biasa saja. Enteng-enteng saja. Yang perlu benahi ini adalah regulasi yang benar. Modalnya hanya kemampuan dan ketegaan sistem. Ini sesuatu yang sederhana," katanya.
Selain itu, lanjut Sudirman, keberhasilan pembubaran Petral bukan semata-mata keberhasilan Menteri ESDM, melainkan, karena adanya kerja sama tim pemerintahan.
“Ini sebenarnya bukan keberhasilan perorangan saja, ini keberhasilan tim pemerintah yang mau bersih-bersih dan menyehatkan tata kelola migas di Indonesia saja. Ini bukti bahwa pemerintah benar-benar mau membersihkan tata kelola migas dari sarang mafia,” kata dia.
Menurutnya, selama ini citra pemerintah dinilai lemah olah banyak pihak. Pasalnya tidak memiliki keberanian mengambil keputusan. Maka dari itu, pembubaran Petral membuktikan bahwa pemerintah hadir dan memiliki kewenangan yang besar untuk mengambil keputusan terkait dan kebijakan energi nasional.
Tak hanya dalam soal Petral, berbagai kebijakan juga diambil Kementerian ESDM. Salah satunya keputusan pengambilalihan Blok Mahakam dari Total dan kemudian akan diserahkan kepada Pertamina, lalu penghapusan subsidi BBM, dan penyerahan berbagai perizinan kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal menuju sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
“Orang, kan mikirnya pemerintah enggak akan berani terus enggak jalan. Kayak PTSP ini dibilangnya enggak akan jalan. Padahal sudah kita jalankan. Minggu ini ada 42 perusahaan migas yang kita beri izin untuk membuka bisnisnya. Terus soal subsidi BBM misalnya, memang itu sakit, tapi kalau untuk jangka panjang baik. Tidak populer. Tapi Presiden juga bilang 'saya buka Presiden penakut yang penting jangka panjang'," katanya.
