Infografis
Suara.com - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) meminta kepada polisi juga membuka identitas oknum pejabat negara dan anggota DPR yang menggunakan jasa Pekerja Seks Komersial (PSK).
"Saya sih sebaiknya diungkap ya supaya jadi pelajaran. Siapa tahu setelah diungkap ada orang yang melarang prostitusi maki-maki saya, eh tau-taunya dia yang beli, engga bayar pajak lagi," kata Ahok di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (13/5/2015).
"Apalagi tahu-tahu ini gratifikasi lagi, itu hadiah-hadiah. Makanya saya kira diungkap saja lah, karena di negara kita ini banyak pejabatnya yang munafik," tambah Ahok lagi.
Ahok bahkan meminta agar Indonesia bercermin pada Swedia, dimana pelanggan PSK bisa dikenakan sanksi.
"Kalau menurut saya belajar dari negara Swedia justru itu yang laki-laki yang beli itu yang dihukum," jelas Ahok.
Namun, Ahok pesimis kepada DPR RI untuk membuat peraturan tersebut, pasalnya ada beberapa wakil rakyat yang berada di Senayan juga menggunakan jasa PSK untuk melampiaskan nafsu sesaatnya.
"Jadi sekarang kan masalahnya kalau yang membuat (ketentuan) itu oknum anggota DPR tapi dia terlibat, enggak mungkin kan (peraturan dibuat)."
Seperti diberitakan, praktek prostitusi online yang melibatkan artis terkuak setelah polisi menangkap AA dan germonya Robbie Abbas di sebuah hotel berbintang lima di Jakarta.
Dari pengakuannya, Robbie menyebut ada pengusaha dan pejabat yang pernah membeli jasa kepuasan seksual darinya.
