Infografis
Petrus juga menyarankan sebelum kasus itu diproses lebih lanjut, sebaiknya wartawan yang teraniaya dan terduga bisa duduk dan bertemu langsung untuk membicarakan persoalan secara bijak.
"Bila perlu atau kalau bisa pihak korban dan bupati bicara untuk cari solusi, apakah memaafkan, karena proses hukum bukan tujuan akhir," katanya.
Disinggung soal pengancaman atau intimidasi kepada Viktor dan keluarganya yang diduga dilakukan oleh oknum Satpol PP yang masih berstatus seorang polisi, kata Petrus, itu juga akan diproses secara hukum.
"Kasus pokok itu penganiayaan, kasus yang muncul dibawah tetap akan diperiksa, jadi oknum polisi tidak kebal hukum. Lalu jika dia anggota polisi yang dikaryakan akan ada propam yang akan periksa. Kasus ini paling tidak, akan dilidik dan disidik selama 21 hari," katanya.
Ditambahkan Dwi Riyanto, kasus penganiayaan wartawan akan ditangani secara profesional dan tidak perlu ada keraguan lagi dari pihak media.
"Polres Biak sudah lakukan langkah-langkah penyelidikan dan penyidikan, sudah ada visum. Polisi akan tangani masalah ini secara profesional," katanya.
Usai berdemo di Mapolda Papua, wartawan melanjutkan aksi ke kantor Gubernur Papua. Sayangnya di kantor itu tak seorang pun pejabat yang turun bertemu dan menerima aspirasi wartawan yang menuntut keadilan ini.
Kemarin, Ketua Indonesian Journalist Network (Jaringan Jurnalis Indonesia) Papua, Roberth Vanwi, menilai kasus ini sangat memalukan, apalagi terjadi menjelang disaat kunjungan Presiden Joko Widodo ke Papua.
"Ya, seperti mau tunjuk jago saja," kata dia.
Ditegaskan Vanwi, pemukulan yang diduga dilakukan Bupati Biak sangat tidak terpuji dan merupakan aksi premanisme seorang abdi negara.
"Dan tak patut dicontohi dan kami mengecam sejumlah oknum Satpol PP Biak Numfor yang mengancam korban dan keluarga, "ujarnya.
