Soal Kriminalisasi KPK, Mahasiswa Trisakti Siap Turun Aksi

Minggu, 10 Mei 2015 | 11:26 WIB
Soal Kriminalisasi KPK, Mahasiswa Trisakti Siap Turun Aksi
Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan hadir memenuhi panggilan pemeriksaan Tim Pemantauan Kasus Novel Baswedan di kantor Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Jakarta, Selasa (13/3).
Follow Suara.com untuk mendapatkan informasi terkini. Klik WhatsApp Channel & Google News

Suara.com - Adanya dugaan kriminalisasi terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), membuat mahasiswa Universitas Trisakti menyatakan siap turun ke jalan, dalam rangka untuk terus mengawal penegakan supremasi hukum.

Presiden Mahasiswa Universitas Trisakti, Muhammad Puri Andamas mengatakan, sikap mahasiswa dalam pemberantasan korupsi sudah termasuk dalam tuntutan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk terus konsisten menjalankan reformasi yang telah bergulir selama 17 tahun.

"Jadi kami tetap mengawal terus tentang pemberantasan korupsi. Itu juga kan tuntutan tentang reformasi, KKN dan supremasi hukum. Apabila telah melanggar dari koridor hukum, kami siap turun aksi," tegas Puri, saat menggelar aksi damai di arena Car Free Day (CFD) di Bunderan HI, Thamrin, Jakarta Pusat, Minggu (10/05/2015).

Dalam aksinya kali ini, para mahasiswa Trisakti mereka mendesak Presiden Jokowi untuk segera mengeluarkan Keppres yang berisi pendirian pengadilan ad hoc untuk menuntaskan kasus 12 Mei 1998 dan kasus-kasus pelanggaran HAM lainnya. Selain itu, para mahasiswa juga menuntut pemerintah untuk menetapkan 12 Mei sebagai Hari Reformasi.

"Hal yang pertama, kami menuntut Presiden untuk mengeluarkan Keppres tentang peradilan ad hoc. Yang kedua, kami terus menuntut 12 Mei sebagai Hari Reformasi," ungkap Wakil Presiden Mahasiswa Universitas Trisakti, Jiwa Zhaqi Adiguna, kepada Suara.com.

Menurut Jiwa, kerusuhan Mei '98 merupakan tragedi nasional yang telah meluluhlantakkan kemanusiaan, sekaligus juga martabat bangsa dan negara. Ironisnya, kata dia, sampai hari ini aktor intelektual di balik kerusuhan tersebut belum bisa diadili. Untuk itu, pemerintah diminta segera mengungkap pelaku-pelaku yang bertanggung jawab atas pelanggaran HAM tersebut.

"Yang ketiga, (kami) menuntut pertanggungjawaban pemerintah atas kejadian 12 Mei 1998. Yang keempat, juga menuntut kesejahteraan bagi korban, dan kelima, mahasiswa Trisakti siap mengawal reformasi sampai kapan pun," sambung Jiwa.

Menurutnya pula, mereka sengaja memanfaatkan arena CFD ini untuk mensosialisasikan peringatan 12 Mei kepada masyarakat.

"Untuk mengingatkan kembali ke masyarakat, bahwa 17 tahun reformasi itu ada tragedi 12 Mei '98, meninggalnya abang-abang kami, pahlawan reformasi dari Trisakti. Jadi ada beberapa tuntutan dari kami pada saat turun aksi. Dan untuk kampanye pun kami selalu membawa tuntutan itu," paparnya.

Dalam aksi kali ini, para mahasiswa juga meminta tanda tangan masyarakat untuk menggalang dukungan. Sementara selanjutnya, para mahasiswa Trisakti ini juga sudah berencana akan menggelar aksi di depan Istana Negara pada 12 Mei mendatang.

"Ini aksi damai, memperingati hari 12 Mei 1998. Aksi damai ini untuk menarik simpati masyarakat untuk mendukung gerakan kami," tandas Jiwa.

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

TERKINI