Infografis
Suara.com - Direktur Eksekutif Poltracking Indonesia, Hanta Yuda, berpendapat ada empat poin yang akan dijadikan pertimbangan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) jika akan melakukan reshuffle Kabinet Kerja. Empat poin tersebut yang akan digunakan Presiden Jokowi sebagai penilaian terhadap menterinya.
Menurut dia, kinerja para menteri menjadi faktor utama yang akan dilihat oleh orang nomor satu di republik ini. Pasalnya, lanjut Hanta, Presiden Jokowi pasti memiliki alat ukur untuk menilai para pembantunya tersebut.
"Kalau reshuffle ada yang tak bisa dihindari, yakni soal kinerja (menteri). Presiden pasti punya alat instrumen untuk melihat kinerja para menteri. Si menteri sudah melakukan apa, lalu apa yang sudah dan belum tercapai," kata Hanta di Warung Daun Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (9/5/2015).
Selain itu, menurut Hanta, ada faktor soal evaluasi kepuasan publik yang dilakukan dalam bentuk survei-survei oleh sejumlah lembaga. Lantaran, tambahnya, publik memiliki cara berpikir yang sederhana dalam melihat kinerja pemerintah.
"Soal evaluasi kepuasan publik. Dari bidang hukum, ekonomi, keamanan. Publik itu sederhana cara berpikirnya, semua berhak melalukan evaluasi. Disampaikan kepada presiden untuk meningkatkan kerja, agar publik semakin percaya kepada kinerja pemerintahan," jelasnya.
Selanjutnya, Hanta mengatakan bahwa bongkar pasang kabinet itu juga melihat dari kedekatan serta kecocokan Presiden Jokowi dengan para anak buahnya di Kabinet Kerja. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu, tambahnya bisa melihat menteri mana yang loyal dan tak loyal.
"Kecocokan dengan presiden, siapa yang tidak loyal dengan presiden dan lebih loyal ke pihak di luar presiden, maka presiden bisa saja langsung reshuffle. Jadi ketika presiden mendengarkan diskusi ini bisa saja dia langsung merombak para menteri," lanjutnya.
Terakhir, tentu kata Hanta yang juga menjadi faktor kuat Presiden Jokowi melakukan reshuffle adalah pertimbangan dari partai koalisi yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Hebat (KIH). Menurutnya, hal ini menjadi salah satu faktor kunci karena Jokowi didukung penuh oleh koalisi tersebut.
"Di dalam koalisi itu proses politik yang paling lama. Saat SBY saja sampai mengumpulkan Ketum Partai. Jadi yang harus dijaga presiden stabilitas politik, karena keseharian berhadapan dengan partai di parlemen. Salah satunya pertimbangan koalisi," tutupnya.
