Infografis
Suara.com - 6 bulan bergulir, kabinet Kerja Presiden Joko Widodo menghadapi tekanan. Salah satu yang paling santer yakni isu reshuffle atau pergantian menteri yang dinilai tak bekerja optimal. Ada pihak yang menganggap tekanan tersebut justru berasal dari partai pendukung seperti PDIP yang menginginkan penambahan kursi di kementerian.
kasak-kusuk ini belakangan dibantah politisi PDIP Rokhmin Dahuri. Dia menegaskan pihaknya tak pernah mendorong Presiden untuk melakukan reshuffle.
"Kami tidak pernah mendorong Presiden untuk reshuffle. Tetapi kalau pemerintah akan melakukan reshuffle, kami pastikan PDIP akan menyiapkan kader yang punya kompetensi," kata Rokhmin di Warung Daun Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu(9/5/2015).
Dosen Institut Pertanian Bogor (IPB) ini menambahkan, reshuffle bukanlah sesuatu yang mudah dilakukan karena dibutuhkan stabilitas. Oleh karena itu, dia beranggapan bahwa ada pihak lain yang sengaja ingin menjebak presiden dengan mendorong dilakukannya reshuffle.
"Sekali lagi PDIP dan KIH gak pernah bicara masalah reshuffle. Kami sadar betul untuk memanage dengan baik dibutuhkan stabilitas yang baik. Bisa saja jebakan pihak lain untuk dorong-dorong melakukan reshuffle tersebut," lanjut Rokhim.
Meski banyak masyarakat yang menginginkan reshuffle, hal tersebut tak langsung begitu saja bisa dilakukan. Pasalnya, pihaknya memiliki lembaga kajian untuk mengkaji kinerja para pendamping Jokowi.
"Kami punya semacam pusat pengkajian semua kasus. Kalau sekarang publik menginginkan reshuffle, kita akan bandingkan dengan hasil kajian kita yang kita tidak sampaikan ke umum, tetapi hanya ke Presiden," tutupnya.
