Infografis
Suara.com - Pengacara penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi Novel Baswedan meminta Polri memasang spanduk di depan Mabes Polri berisi tulisan permintaan maaf kepada Novel dan keluarga.
Tulisan dalam spanduk yang diminta pengacara Novel adalah: Kepolisian RI memohon maaf kepada Novel Baswedan dan keluarganya atas penangkapan dan penahanan yang tidak sah.
"Yang paling penting ada permintaan maaf kepada Novel Baswedan dan keluarganya dalam bentuk baliho yang harus ditempel oleh polisi di kantornya Mabes Polri menghadap ke jalan," kata Asfinawati usai mendaftarkan gugatan praperadilan atas penangkapan dan upaya penahanan terhadap Novel, di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin (4/5/2015)
"Agar semua warga masyarakat bisa melihat dan menjadi pembelajaran bagi polri," Asfinawati menambahkan.
Pengacara menilai penangkapan dan upaya penahanan terhadap Novel tidak sah. Itu sebabnya, mereka mengajukan gugatan.
Gugatan praperadilan penyidik KPK Novel telah terdaftar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan nomor register 37/pid.prap/2015/PN.Jak.Sel.
"Penangkapan tersebut bukan bertujuan untuk penegakan hukum. Penangkapan dan penahanan didasarkan atas kasus yang disangkakan kepada Novel Baswedan atas nama korban Mulya Johani alias Aan dengan sangkaan Pasal 351 ayat (1) dan (3). Namun yang dijadikan dasar dalam melakukan penangkapan justru Surat Perintah Penyidikan lain yang memuat Pasal yang berbeda yaitu Pasal 351 ayat (2) dan Pasal 442 Jo. Pasal 52 KUHP," kata salah satu kuasa hukum Novel, Muji Kartika Rahayu.
Selain itu, pengacara Novel menilai surat perintah penangkapan dan penahanan yang dikeluarkan Kabareskrim Komjen Budi Waseso sangat tidak lazim
"Dasar dikeluarkannya surat perintah penangkapan dan penahanan salah satunya adalah Surat Perintah Kabareskrim No. Sprin/1432/Um/IV/2015/Bareskrim tertanggal 20 April 2015. Hal ini tidak lazim karena dasar menangkap-menahan adalah Surat Perintah Penyidikan. Kabareskrim bukan bagian dari penyidik yang ditunjuk untuk melakukan penyidikan," kata Muji.
"Hal ini menunjukkan Kabareskrim telah melakukan intervensi terhadap independensi penyidik terkait kebijakan penyidikan yaitu penangkapan dan penahanan," Muji menambahkan.
