Infografis
Suara.com - Salah seorang korban peristiwa 1965 yang disebut Orde Baru sebagai G30s PKI menyetujui tawaran Jaksa Agung HM Prasetyo untuk rekonsiliasi untuk mengakhiri pengusutan kasus pelanggaran HAM berat masa lalu.
Endang Darsa, yang pernah ditahan selama tujuh tahun tanpa pengadilan oleh Orde Baru mengungkapkan, jalan rekonsiliasi bisa menjadi salah satu jalan keluar karena para pelaku pelanggaran HAM masa itu sudah banyak yang meninggal dunia.
“Buat kami, pelaku sudah pada mati, dari jenderal Soeharto sampai bawahannya. Sekarang siapa pelaku 1965 yang diapnggil? Dari komanadan Kodam sampai Kodimnya udah pada ngga ada,” kata Endang kepada suara.com melalui sambungan telepon, Kamis (23/4/2015).
Dia mengakui, mesti jalan rekonsiliasi dianggap tidak adil terhadap para korban, namun penyelidikan kasus penggaran HAM berat bisa memakan waktu lama.
“Saya ditahan tujuh tahun, adik saya Ending ditahan 14 tahun. Itu emang tidak adil, tapi yang penting sekarang tinggal pemerintahan yang sekarang yang harus melakukannya,” kata Endang yang waktu ditangkap pernah bergabung dalam organisasi Pemuda Rakyat ranting Galur, Jakarta.
Endang kini tinggal di kawasan Perumnas Kelender bersama anaknya. Dia mengharapkan agar pemerintah tak lagi menunda proses penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat.
Seperti diberitakan, Jaksa Agung HM Prasetyo menawarkan penuntasan kasus pelanggaran HAM berat dengan langkah non yudisial, ketimbang langkah hukum yang lebih sulit karena kasus yang sudah berlangsung puluhan tahun lalu.
Jalan penyelesaian yang bisa diambil, kata Prsetyo, adalah rekonsiliasi antara keluarga korban dan pelaku.
"Yang saya katakan non Yudisial adalah rekonsiliasi, kita tawarkan ke pihak bersangkutan baik korban, ahli waris, tentu para pelaku kalau ditemukan dan tentunya sulit ditemukan, nanti akan ada langkah lanjutnya seperti apa," usul HM Prasetyo usai menggelar rapat tertutup bersama sejumlah lembaga membahas kasus pelanggaran HAM berat, di Kejagung, Selasa (21/4/2015).
Sementara Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) mendesak agar Jaksa Agung melanjutkan penyelidikan terhadap 7 kasus pelanggaran HAM berat masa lalu ketimbang memilih jalan non yudsial, yakni rekonsiliasi.
