Infografis
Suara.com - Pidato kemenangan Presiden dan Wakil Presiden terpilih Joko Widodo dan Jusuf Kalla di kapal phinisi di Pelabuhan Sunda Kelapa, Jakarta Utara, pada 22 Juli 2014, ingin mengangkat dan mendorong semangat Indonesia sebagai negara maritim.
Dalam berbagai kesempatan selama kampanye pemilu sebelumnya, presiden terpilih juga sering mengungkapkan cita-citanya untuk membawa dan menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia.
Impian serupa juga pernah diungkapkan Bung Karno dengan mengatakan bahwa bangsa yang kuat dan sejahtera harus menjadi bangsa bahari. Namun, sebelum menjadi poros maritim dunia, Indonesia harus lebih dulu menjadi sebuah negara maritim, sehingga sektor kelautan menjadi sentral kehidupan ekonomi dan pusat produksi utama.
Pada acara pendukung dalam rangkaian peringatan 60 Tahun Konferensi Asia Afrika (KAA), Selasa, Indonesia menggelar pertemuan dengan negara-negara Small Island Developing States (SIDS), anggota Indian Ocean Rim Association (IORA), Negara-Negara Kepulauan, dan negara yang memiliki laut (archipelagic and oceanic countries) untuk memobilisasi dukungan.
Negara-negara kepulauan memperjuangkan agar sektor maritim terkait laut, kelautan, dan sumber daya kelautan (Goal 14) dari dokumen Sasaran Pembangunan Berkelanjutan Pasca-2015 (SDG Post-2015) disetujui negara-negara anggota PBB pada Sidang Umum PBB September mendatang di New York, sehingga menjadi prioritas dunia.
"Untuk memobilisasi dukungan, kami mengundang negara-negara pulau dan negara-negara Samudera Hindia untuk bergabung membuat pernyataan yang akan dikirim ke New York, sehingga pada Sidang Umum PBB nanti SDG diadopsi anggota PBB dan sektor kemaritiman ini masuk. Goal nomor 14 dari SDG 2015 ini harus dimanfaatkan secara berkelanjutan," jelas Menko Kemaritiman Indroyono Soesilo, di Jakarta Convention Center, Selasa.
PBB saat ini sedang membahas program SDG Pasca 2015 yang terdiri atas 17 Goals yang dijadwalkan akan diaklamasikan oleh para pemimpin dunia, termasuk Presiden Joko Widodo pada Sidang Umum PBB mendatang.
Indroyono mengatakan pertemuan itu diharapkan menghasilkan kesepakatan yang akan dibawa ke Markas PBB New York untuk memperkuat pembicaraan dokumen SDG paca 2015.
"Dari sini, hasilnya akan dibawa ke New York. Ini bisa memperkuat negosiasi teks yang sedang dilakukan sampai bulan September," ujar Indroyono.
Menurut dia, apabila Goal 14 disepakati, Indonesia dan negara kepulauan lainnya bisa menjalankan program dan mempertahankan keberlangsungan hidup dari sektor kelautan bahkan menjalin kerja sama.
"Kalau ini diadopsi, visi Bapak Presiden membawa maritim sebagai poros dunia akan tercapai. Dan kalau masuk program PBB, seluruh program dialihkan, anggaran juga masuk ke sana," kata Indroyono.
Pencurian ikan Sementara itu, dalam rangkaian acara Peringatan 60 Tahun Konferensi Asia Afrika (KAA) di Jakarta Selasa, perwakilan Thailand menyatakan komitmennya untuk bekerja sama dengan Indonesia dalam menangani pencurian ikan (illegal fishing).
"Kami mengapresiasi Thailand yang berkomitmen untuk bekerja sama melawan illegal fishing," kata Menko Kemaritiman.
Indroyono mengatakan bahwa Thailand akan memperketat pemantauan dan memasang 7.000 peralatan sistem perangkat pelacak di kapal mereka sehingga bisa memantau pergerakan kapal.
Pada pertemuan tersebut, perwakilan Afrika mengusulkan agar Asia Afrika Center yang sebelumnya diusulkan untuk memperkuat kerja sama antarpemimpin di negara Asia dan Afrika agar ditambah dengan komponen kerja sama pembangunan laut dan sumber daya kelautan.
"Saya opimistis sekali, ini tinggal kita buat subkomponennya," ujar Indroyono.
Ia menambahkan, untuk mengoptimalkan Samudera Hindia, negara-negara kepulauan sepakat dalam penanganan ikan tuna di Samudera Hindia.
Sementara itu, perwakilan Vietnam meminta agar dalam sektor perikanan, yang paling penting adalah terkait budidaya.
Kemudian Madagaskar mengusulkan perlunya pengembangan blue economy sehingga memungkinkan perkembangan pembangunan berkelanjutan dan tanpa limbah.
Sedangkan Bangladesh menekankan pada permasalahan perubahan iklim.
"Bangladesh mengajak agar bersama-sama memantau masalah climate change terutama di Samudera Hindia," kata Indroyono.
Perbudakan Menurut Ketua Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia M. Riza Damanik, kawasan Asia dan Afrika diharapkan dapat terbebas dari praktik perbudakan di sektor perikanan.
"Kerja sama Selatan-Selatan harus mempercepat terwujudnya perlindungan dan kesejahteraan bagi keluarga nelayan skala kecil dan tradisional," katanya menanggapi isu maritim yang menjadi salah satu topik pembahasan KAA 2015.
Ia mengatakan melalui KAA 2015, para pemimpin negara Asia dan Afrika dituntut untuk memastikan tujuan akhir pengelolaan laut agar dapat mewujudkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat.
"Begitupun pencurian ikan harus diletakkan sebagai musuh bersama dengan menerapkan prinsip ETO (Extra Territorial Obligation)," kata dia.
Riza menyatakan, hal ini dapat diwujudkan melalui peran aktif dari negara asal pelaku pencuri ikan untuk memberikan hukuman sesuai UU yang berlaku di negara tersebut maupun internasional agar tegaknya keadilan global.
Sementara itu, pengamat maritim dari Institut Teknologi Sepuluh Nopember, Raja Oloan Saut Gurning mengatakan, perbudakan di sektor perikanan dapat diatasi dengan peningkatan sumber daya manusia yang bekerja di sektor itu.
"Memang banyak awak kapal yang bekerja di Asia kemampuannya di bawah standar, misalnya kemampuan Bahasa Inggris dan kompetensi lainnya," kata lulusan S3 bidang maritime logistics Australian Maritime College, Universitas Tasmania itu.
Ia berharap negara-negara Asia dan Afrika juga dapat menjadikan masalah ini sebagai salah satu fokus kerja sama untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di bidang ini. (Antara)
