Analis perkembangan media sosial menilai prostitusi online sulit diberantas. Sebab penyebarannya di media sosial sudah masif.

Pengamat Media Sosial dari Public Virtue Indonesia, John Muhammad menjelaskan negara hanya bisa memantau akun-akun di sebuah media sosial yang menjalankan prostitusi online. Masyarakat pun digerakkan untuk bisa melaporkan praktik itu.

Pemerintah pun bisa langsung memblokir. Namun blokir itu hanya bisa terjadi jika pekerja seks komersial menjajakan dirinya di website.

"Kalau di Twitter tidak bisa. Mana bisa akun Twitter diblokir oleh pemerintah. Kan harus dengan Twitter sendiri," jelas John saat berbincang dengan suara.com, Selasa (15/4/2015).

Menurut dia model prostitusi online terus berkembang. Bahkan PSK lebih mudah membuka 'lapak' di media sosial.

"Di Twitter bisa berhubungan langsung tanpa harus daftar khusus," paparnya.

Menurut John, pemerintah perlu bekerjasama dengan Twitter untuk bisa mendapatkan akses blokir lebih mudah untuk akun Twitter yang menjurus ke prostitusi online. Sebab selama ini pengajuan blokir akun oleh Twitter harus melewati serangkaian prosedur rumit.

"Prosesnya panjang, sampai kirim surat ke pihak Twitter," kata dia.

"Ini tantangan buat pemerintah, mengelola media sosial untuk lebih baik. Harus ada pendekatan ke Twitter agar jalur blokir bisa lebih  mudah. Selain itu Pemerintah bangun komunikasi pada media sosial lainnya," kata dia.

Sebelumnya ramai kasus pembunuhan Deudeuh Alfisahrin atau Deudeuh 'Tata Chubby'. Deudeuh diduga menjaring lelaki hidung belang lewat  media sosial.

Tapi dia dibunuh oleh teman kencannya sendiri, Muhammad Rio Santoso. Rio sudah ditangkap Kepolisian Polda Metro Jaya. Dalam tempat pembunan ditemukan daftar buku tamu Deudeuh.